DPRD Sanggau Gelar Paripurna Bahas Empat Raperda Eksekutif

Dalam nota pengantar empat Raperda tahun anggaran 2019, Penjabat Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka menyampaikan ada empat Raperda Kabupaten Sanggau

DPRD Sanggau Gelar Paripurna Bahas Empat Raperda Eksekutif
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HENDRI CHORNELIUS
Pj Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka saat menyerahkan nota pengantar empat Raperda kepada Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman didampingi Ketua DPRD Sanggau Jumadi di Aula Kantor DPRD Sanggau, Kamis (18/7/2019) 

DPRD Sanggau Gelar Paripurna Bahas Empat Raperda Eksekutif

SANGGAU - DPRD Kabupaten Sangau menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2019 dalam rangka pembahasan empat Raperda Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2019, di Aula Kantor DPRD Sanggau, Kamis (18/7/2019).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sanggau Usman didampingi Ketua DPRD Sanggau Jumadi dan dihadiri Penjabat  (Pj) Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka, Forkompimda, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sanggau, Anggota DPRD Sanggau serta tamu undangan lainnya.

Dalam nota pengantar empat Raperda tahun anggaran 2019, Penjabat Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka menyampaikan ada empat Raperda Kabupaten Sanggau yang diusulkan.

Keempatnya yakni Raperda tentang perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Sanggau, Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024, Rapeda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha dan Raperda tentang pemajuan kebudayaan daerah.

Baca: Ini Imbauan Bupati Sanggau Agar Masyarakat Tak Jadi Korban Kawin Kontrak

Baca: Sanggau Masuk 6 Besar Nominasi Kabupaten Budaya, Ini Harapan Bupati Paolus Hadi

Gambaran umum dan penjelasan masing-masing Raperda adalah pertama Raperda tentang perumda air minum Kabupaten Sanggau. Raperda ini disusun untuk memenuhi amanat ketentuan pasal 331 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahanan daerah yang menyatakan bahwa daerah dapat mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD). BUMD terdiri atas Perumda dan perusahaan perseroan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 402 ayat 2 menegaskan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wajib bagi pemerintah daerah untuk segera merubah dan mengganti peraturan daerah  nomor 6 tahun 2008 tentang perusahaan daerah air minum Kabupaten Sanggau dengan berpedoman pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 beserta turunannya, "katanya.

Baca: Masa Pendaftaran Open Bidding Jabatan Eselon II Diperpanjang, Ini Kata Dewan Sanggau

Baca: Masa Pendaftaran Open Bidding Jabatan Eselon II di Sanggau Diperpanjang, Satu Formasi Kosong Pelamar

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah (BUMD), lanjutnya, secara umum badan usaha milik daerah terdiri dari perusahan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Dari dua bentuk badan usaha milik daerah tersebut, maka pilihan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah perusahan umum daerah.

Halaman
123
Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved