TRIBUNWIKI

TRIBUNWIKI: Berikut Syarat Cairkan Dana JHT Untuk Fasilitas Kredit Perumahan

Bagi peserta yang ingin melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 30 persen untuk Penyelesaian Kredit atau Fasilitas Kredit Perumahan

TRIBUNWIKI: Berikut Syarat Cairkan Dana JHT Untuk Fasilitas Kredit Perumahan
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

TRIBUNWIKI: Berikut Syarat Cairkan Dana JHT Untuk Fasilitas Kredit Perumahan

PONTIANAK - Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang membantu merencanakan hari tua yang lebih baik.

Bagi peserta yang ingin melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 30 persen untuk Penyelesaian Kredit atau Fasilitas Kredit Perumahan, dapat dilakukan apabila masa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan minimal sudah 10 tahun atau tenaga kerja telah mencapai usia 56 tahun (tetapi masih bekerja).

Baca: TRIBUNWIKI: Ini Luas Wilayah Cagar Alam Raya Pasi dan Potensinya

Baca: Berparas Cantik, Tissa Biani Miliki Banyak Talenta

Baca: TRIBUNWIKI: Sejarah Pelestarian Penyu di Pantai Paloh, Ini Jenisnya!

Selain itu perusahaan juga harus tertib administrasi kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak, Andry Rubiantara  mengatakan klaim tersebut dapat dilakukan 1x dalam masa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun syarat administrasi yang harus dibawa
1. Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi KK
4. Fotokopi buku tabungan an. YBS
5. Surat keterangan masih aktif bekerja di perusahaan saat ini
7. Surat permohonan peserta yang mencantumkan tujuan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)
8. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)
9. Surat kuasa peserta / Standing Instruction

BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Kepesertaan BPJS Ketegakerjaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan. Kepesertaan terbagi menjadi dua, pertama penerima upah selain penyelenggara negara. Kepesertaan penerima upah mencakup semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan, serta orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan.

Kepesertaan kedua, adalah kepesertaan bukan penerima upah atau mandiri. Mencakup Pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja/mandiri dan pekerja bukan penerima upah selain poin 2. Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja/mandiri.

Baca: TERPOPULER - Bus Terbalik Lamandau, Jungkook BTS, hingga Nikita Mirzani Bongkar Pernikahan Syahrini

Baca: Deretan Momen Idola K-Pop Berkarakter Tsundere Tunjukkan Kepedulian pada Orang Lain, Bikin Meleleh!

Halaman
123
Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved