Harga Sewa Aset Rugikan Pemprov, Sutarmidji Kaji Nilai Aset di Pihak Ketiga

Saat ini baru ada beberapa yang ditangani, dulu mereka membayar Rp 35 juta setahun, sekarang berani membayar Rp 250 juta pertahun.

Harga Sewa Aset Rugikan Pemprov, Sutarmidji Kaji Nilai Aset di Pihak Ketiga
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji (dua dari kiri) bersama Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot (dua dari kanan) dalam acara pembukaan Festival Budaya Dayak ke-1 Kalimantan Barat di Ramin Bantang (rumah betang) Kabupaten Bengkayang, Minggu (7/7/2019). 

Harga Sewa Aset Rugikan Pemprov, Sutarmidji Kaji Nilai Aset di Pihak Ketiga

PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan menata dan menertibkan aset milik Pemprov Kalbar yang selama ini dikuasai pribadi serta pihak ketiga.

Aset tersebut tak memberikan manfaat bagi daerah. Saat ini, Pemprov Kalbar tengah menyusun Perda retribusi aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

"Kita akan meninjau ulang semua kerjasama pengelolaan atau penggunaan aset yang selama ini tidak memberikan manfaat bagi daerah. Semua harus disesuaikan dengan nilai yang ada agar memberikan manfaat maksimal bagi daerah," kata Midji saat diwawancarai, Selasa (16/7).

Sutarmidji menyampakaian, apabila aset-aset ini dikelola dengan baik, maka bisa memberikan manfaat cukup besar bagi Kalbar dan bisa menambah sumber pendapatan daerah (PAD).

Sutarmidji menjelaskan, selama ini aset pemerintah yang digunakan pihak ketiga dipastikannya tidak memberikan keuntungan sama sekali. Padahal, nilainya semakin tahun semakin naik. Tapi retribusi dari pihak ketiga yang mengelola aset ini tidak bertambah.

Ia memita Biro Aset Setda Pemprov Kalbar untuk meninjau ulang semua kerjasama yang dilakukan antara pihak ketiga dan pemerintah terkait pengelolaan dan penggunaan aset. Aset yang besar berupa lahan atau tanah yang selama ini digunakan oleh pihak ketiga, ditegaskan Midji akan ditinjau semua kerjasama yang ada.

Bahkan beberapa waktu lalu, di hadapan pimpinam KPK saat berkunjung di Kantor Gubernur Kalbar, Midji menegaskan akan menertertibkan seluruh aset. Penyebabnya, ada pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membeli aset atas nama pribadi, bukan atas nama perusahaan.

Baca: Usai Bunuh Pacar, AC Berbaring Dekat Jenazah Mau Bunuh Diri

Baca: Pedagang Pasar Tradisional di Pontianak Khawatir Kebijakan e-retribusi Bikin Ribet

Secara gamblang ia menyebutkan banyak aset dibeli atas nama direksi bukan atas nama perusahaan, sehingga ia akan menertibkan hal tersebut.

Pengembangan aset Pemprov ditegaskannya sangat perlu untuk mendongkrak PAD Kalbar.

Halaman
123
Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved