Pimpin Rapat Pembahasan Sembilan Raperda Sintang Tahun 2019, Ini Penjelasan Sekda Hasnah

Penyusunan produk hukum harus mendapat perhatian dari seluruh stakeholder

Pimpin Rapat Pembahasan Sembilan Raperda Sintang Tahun 2019, Ini Penjelasan Sekda Hasnah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ WAHIDIN
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah memimpin Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 di Balai Ruai Sintang, Senin (15/7/2019) kemarin.  

Pimpin Rapat Pembahasan Sembilan Raperda Sintang Tahun 2019, Ini Penjelasan Sekda Hasnah 

SINTANG- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah memimpin Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 di Balai Ruai Sintang, Senin (15/7/2019) kemarin. 

Tampak hadir para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jajaran Pemkab Sintang, Forkopimda, Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sintang, Direktur PDAM Tirta Senentang, para Dekan Universitas Kapuas dan lainnya.

Baca: Live Streaming Indonesia Open 2019: Marcus/Kevin Vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko Berlangsung Jam 17.55

Sekda mengatakan rapat pembahasan Raperda Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance-red) guna pelayanan kepada masyarakat.

"Setelah selesai pembahasan dari sembilan rancangan Perda Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sintang  yang akan disampaikan ke DPRD, nantinya masing-masing Raperda sudah memiliki data yang komprehensif," katanya. 

Oleh karena itu, maka selanjutnya tidak akan terjadi kesulitan-kesulitan dalam pembahasan kelanjutan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang

Sekda juga menegaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance diperlukan regulasi sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan  dan pembangunan di Kabupaten Sintang. 

Baca: Benarkan Penangkapan Tersangka Pembunuhan, Parikhesit: Masih Diamankan di Jakarta

Baca: Hubungan Dagang Korsel - Jepang Panas, BTS Malah Sukses Gebrak Jepang Datangkan 210 Ribu Penonton

"Penyusunan produk hukum harus mendapat perhatian dari seluruh stakeholder, dan harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofi, sosiologis, yuridis, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Rapat Pembahasan Raperda yang juga Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum dan Ham Setda Sintang Aleksander mengatakan ada sembilan Raperda yang dibahas. 

"Perda PDAM Tirta Senentang, Perda Perubahan Administrasi Kependudukan, Perda Pajak Daerah tentang Rumah Kos dan Hotel, Perda Retribusi Jasa Usaha, Perda Penyertaan Modal, Perda Rencana Tata Ruang Kota," pungkas Hasnah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah memimpin Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 di Balai Ruai Sintang, Senin (15/7/2019) kemarin. 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah memimpin Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 di Balai Ruai Sintang, Senin (15/7/2019) kemarin. 
Penulis: Wahidin
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved