Menko Darmin Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi Pasca Pidato Visi Jokowi 5 Tahun Kedepan

Dua visi utama Jokowi terkait dengan mengundang investasi sebesar-besarnya ke dalam negeri, serta mereformasi birokrasi terutama soal perizinan

Menko Darmin Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi Pasca Pidato Visi Jokowi 5 Tahun Kedepan
KOMPAS.COM
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (Tengah) saat konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (4/2/2019)(Dokumentasi Kementerian Koordinator Perekonomian ) 

Menko Darmin Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi Pasca Pidato Visi Jokowi 5 Tahun Kedepan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan visi-visinya untuk pemerintahan periode 2020-2024 mendatang. Dua visi utamanya terkait dengan mengundang investasi sebesar-besarnya ke dalam negeri, serta mereformasi birokrasi terutama soal perizinan.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi yang membahas evaluasi paket kebijakan ekonomi yang berlaku sepanjang lima tahun terakhir.

Darmin memanggil Kelompok kerja Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi (Pokja III), juga Kelompok kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Pokja IV) semalam, Senin (15/7) ke kantornya.

“Dengan Pokja III adalah evaluasi mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dan usulan, tapi usulan tadi belum sempat dibahas. Dengan Pokja IV membahas kasus-kasus yang muncul dalam pelaksanaan investasi,” terang Darmin usai rakor tersebut.

Dari hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan, Darmin mengatakan, permasalahan izin investasi menjadi sorotan. Utamanya, terkait pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Menurut Darmin, ada dua masalah pokok yang membuat pelaksanaan OSS belum optimal. Pertama, terkait kementerian dan lembaga yang belum membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Padahal, NSPK merupakan pedoman yang benar-benar menjadi pegangan daerah dalam memperjelas dan mempertegas urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah, provinsi maupun kabupaten/kota. “Kalaupun ada NSPK, standarnya belum memenuhi,” pungkas Darmin.

Kedua, permasalahan juga ada di tingkat pemerintah daerah (pemda), yaitu terkait pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada dasarnya, seluruh perizinan di daerah mestinya bermuara di PTSP sehingga mempermudah proses integrasi dan sinkronisasi perizinan dengan OSS yang ada di tingkat pusat.

“Tapi nyatanya belum (PTSP), sehingga waktu OSS menghubungi pemda yaitu ke PTSP, mereka belum bisa menjawab,” kata Darmin.

Baca: TRIBUNWIKI: Apa Itu Fintech, Ini Manfaat Keberadaan Fintech di Indonesia

Baca: TRIBUNWIKI: Daftar Pembangunan Jalan & Jembatan yang Dibangun Midji di 14 Kabupaten Sepanjang 2019

Baca: KRONOLOGI Temuan Mayat Wanita Tanpa Busana di Mempawah, Telungkup dengan Luka Robek, Dibunuh?

Halaman
12
Editor: Maskartini
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved