Sambas Masuki Usia 388, Mahasiswa Minta Tingkatkan Layanan Pelayanan Publik

Memasuki usia 388 Tahun, dan tepat 20 tahun pemindahan ibukota Sambas dari ibu kota lama yang ada di Singkawang.

Sambas Masuki Usia 388, Mahasiswa Minta Tingkatkan Layanan Pelayanan Publik
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pahmi Ardi mahasiswa Politik Negeri Sambas. (istimewa) 

Sambas Masuki Usia 388, Mahasiswa Minta Tingkatkan Layanan Pelayanan Publik

SAMBAS - Memasuki usia 388 Tahun, dan tepat 20 tahun pemindahan ibukota Sambas dari ibu kota lama yang ada di Singkawang.

Ternyata menyimpan segudang harapan bagi kalangan Mahasiswa di Kabupaten Sambas. Pahmi Ardi mahasiswa Politik Negeri Sambas mengatakan, di usia 388 tahun banyak hal yang harus dilakukan untuk Sambas.

"Sambas sudah memasuki usia 388 Tahun itu bukan lah sebuah usia yang muda. Oleh karenanya dalam penerapannya (Pemerintah) Sambas juga harus bisa merepresentasikan antara umur dan kemajuan sambas saat ini," ungkapnya, Senin (15/7/2019).

Menurut Pahmi, jika Berbicara tentang kemajuan Sambas pada usia 388 tahun, kita bisa melihat dari beberapa aspek. Diantaranya adalah aspek pelayanan publik.

"Kenapa pelayanan publik karena pelayanan publik berkaitan dengan kepuasan dan kenyamanan masyarakat dalam pengelolaan anggaran rakyat oleh pemerintah," jelasnya.

"Saat ini saya pikir masih banyak hal yang harus di perbaiki dan di koreksi oleh pemerintah Sambas. Tak selaras dengan umur yang sudah 388 tahun namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pada persoalan pelayanan publik. Terutama adalah pada akuntabilitas pelayanan publik pemerintah daerah," tegasnya.

Baca: Lima Korban Termasuk Kapten Kapal Yang Selamat Saat Dievakuasi Berada Diatas Tongkang

Baca: Berikut Nama-nama Pemenang Event FTRC Indonesia Challenge 2019

Baca: Puluhan Pasutri Ikut Pelayanan Pencatatan Perkawinan Kolektif, Adriansyah: Sudah 4 Kali Digelar

Menurutnya, Hal itu bisa dilihat dengan belum transparannya Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan.

"Karenanya banyak di antara rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan kajian berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah justru malah sulit sekali untuk mendapatkan datanya," tutur Pahmi.

Jika di telisik lebih jauh, Pahmi menuturkan Hal ini tentu sangat bertentanga dengan UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Halaman
12
Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved