KPK Minta Pemkab Mempawah Komitmen Program Pemberantasan Korupsi

Komitmen bebas korupsi tersebut diyakini telah tertanam di dalam setiap badan pemerintahan yang ada.

KPK Minta Pemkab Mempawah Komitmen Program Pemberantasan Korupsi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/YA' M NURUL ANSHORY
Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi memimpin rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi bersama Tim Korsupgah KPK RI, Senin (15/7/2019). 

Pemkab Mempawah Diminta KPK Komitmen dalam Program Pemberantasan Korupsi

MEMPAWAH - Pemerintah Kabupaten Mempawah telah berkomitmen untuk menerapkan sistem yang bebas dari korupsi beberapa waktu lalu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komitmen bebas korupsi tersebut diyakini telah tertanam di dalam setiap badan pemerintahan yang ada.

Kendati demikian, dalam program pencegahan korupsi itu sendiri, tidak akan berjalan secara optimal jika tidak dibarengi dengan komitmen pimpinan daerah. Selain itu, partisipasi dari masyarakat juga sangat diperlukan.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, pemerintah daerah harus memiliki kesan yang positif seluruh badan eksekutif maupun legislatifnya. Kemudian juga perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam sistem pemerintahan itu sendiri.

Baca: Anggota Kodim 1201 Mempawah Sampaikan Materi Wawasan Kebangsaan dan PBB di Sekolah

Baca: Kodim 1201 Mempawah Penyuluhan Wawasan Kebangsaaan dan PBB di Sekolah

Semua itu disampaikan oleh Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Republik Indonesia (RI), Tri Budi Rachmanto saat rapat bersama pemerintah daerah Kabupaten Mempawah, Senin (15/7/2109).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, membahas tentang monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Balairungsetia Kantor Bupati Mempawah.

Turut hadir juga dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin, Sekda Kabupaten Mempawah, Ismail, dan seluruh SKPD Kabupaten Mmepawah, serta Tim dari KPK RI.

"Semua pemerintah daerah melaksanakan rencana aksi di delapan aspek, pertama terkait perencanaan APBD, kedua terkait pengadaan barang dan jasa, ketiga terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu, ketiga terkait dengan kapabilitas APIP, kelima manajemen ASN, keenam tatakelola dana desa, ketujuh optimalisasi pendapatan daerah, dan kedelapan manajemen aset daerah," papar Tri Budi Rachmanto.

Baca: Sungai Pinyuh Jadi Ladang Parkir Penyumbang Retibusi Terbesar di Kabupaten Mempawah

Baca: Semester I Tahun 2019, Retribusi Parkir di Mempawah Capai Rp 372 Juta

Lebih jauh dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah berupaya secara optimal untuk menjalankan program pencegahan korupsi.

"Saya yakin di tingkat pimpinan Kabupaten Mempawah komitmen itu telah terbentuk, kendati demikian, tetap dibutuhkan profesionalisme dari ASN dan integritas dari sistem dalam pelaksanaan itu sendiri," imbuhnya.

Tri Budi mengatakan, integritas dan sistem tidak hanya dibentuk melalui aplikasi semata, lebih dalam lagi kata dia, harus ada cara bagaimana menerapkan seluruh aturan-aturan yang ada secara berintegritas tanpa negosiasi.

"Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam program pencegahan korupsi ini, harus ada kesan positif di eksekutif maupun legislatif, kemudian pengawasan yang konstruktif oleh APIP maupun DPRD juga diperlukan, sehingga tata kelola pemerintahan Kabupaten Mempawah menjadi lebih baik lagi," pungkasnya.

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved