TRIBUNWIKI: Mengenal Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI

TRIBUNWIKI: Mengenal Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI

PONTIANAK - Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Dilansir dari website resmi dkpp.co.id, lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU.

DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu, dibentuk DK-Bawaslu.

Tanggal 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.

Namun belum banyak yang tau siapa saja ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Berikut ketua dan anggota DKPP RI periode 2017-2022.

Ketua :
Dr. Harjono, S.H., MCL.
Anggota :
Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.
Prof. Teguh Prasetyo S.H., M.Si
Dr. H. Alfitra Salamm, APU
Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si,
Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., Ph.D.,
Rahmad Bagja, SH. LL. M