Cegah Jukir Nakal Bermain, Tokoh Masyarakat Minta Manajemen Parkir Diperjelas

Mohlis Saka selaku tokoh masyarakat menginginkan kepastian tarif retribusi parkir baik itu roda dua maupun roda empat.

Cegah Jukir Nakal Bermain, Tokoh Masyarakat Minta Manajemen Parkir Diperjelas
IST
Tokoh Pemuda Mempawah Mohlis Saka 

Cegah Jukir Nakal Bermain, Tokoh Masyarakat Minta Manajemen Parkir Diperjelas

MEMPAWAH - Terkait retribusi parkir yang diserap oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub LH) Kabupaten Mempawah, Mohlis Saka selaku tokoh masyarakat menginginkan kepastian tarif retribusi parkir baik itu roda dua maupun roda empat.

Dimana ada beberapa titik parkir jukirnya tidak menyediakan kupon parkir, nah itu menimbulkan pertanyaan masyarakat, karena tarif parkir masih rancu, sebagai contoh terkadang roda dua di bayar Rp. 1000 diterima dan dibayar Rp. 2000 juga diterima, nah itu menjadi kebingungan masyarakat sebenar nya tarif nya berapa," tuturnya, Minggu (14/7/2019).

Menurut Mohlis, ada beberapa jukir yang nakal dan seolah tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan Perda, meskipun mereka mengetahui.

"Jikalau Rp. 2000 rupiah per unit motor sementara dibayar Rp. 1000 rupiah tetap diambil maka pertanyaan nya bagaimana dengan setoran ke kas daerah, yang perlu dipertanyaan lagi ialah ganti rugi jika ada kendaraan yang hilang saat diparkir itu seperti apa agar tidak ada rasa kwatir bagi pengguna jasa parkir," tambahnya.

Baca: Sungai Pinyuh Jadi Ladang Parkir Penyumbang Retibusi Terbesar di Kabupaten Mempawah

Baca: Hasil Lengkap dan Klasemen Liga 2 Wilayah Timur - Persiba Menang Telak, PSBS Biak di Dasar Klasemen

Baca: Semester I Tahun 2019, Retribusi Parkir di Mempawah Capai Rp 372 Juta

Tak kalah penting lagi, menurut dia, keberadaan jukir itu sendiri, apakah semua nya telah taat aturan dalam proses penyetoran retribusi kepada daerah, artinya tidak ada yang menunggak dan sebagainya.

Kemudian lanjut dia, dinas terkait juga harus sering melakukan sidak di titik-titik parkir melihat pola kerja serta sikap terhadap pengguna jasa parkir.

"Dinas terkait juga harus menertibkan para pedagang atau pemilik tempat usaha yang enggan mempekerjakan jukir, artinya mereka tidak berperan dalam menyerap tenaga kerja khususnya jukir, agar membantu mengurangi pengangguran," katanya.

Terpisah, jukir di kawasan pasar Sungai Pinyuh, Martoli (29) mengatakan, mereka yang secara resmi terdata di Dishub LH memiliki id card (kartu identitas_red) khusus yang harus dipakai saat bekerja.

Selain itu, mereka juga diwajibkan memakai seragam yang sudah ditetapkan oleh dinas, namun dia menyebutkan, tidak semua jukit kebagian seragam.

Kemudian terkait tarif dan tunggakan, Martoli merasa sedikit ironi, sebab tidak semua jukir berlaku demikian. Menurutnya tugas mensosialisasikan tarif dan menertibkan jukir nakal.

"Kita tidak semuanya nakal, dan juga tidak semuanya menunggak, kalau ada jukir nakal yang mengambil tarif tidak sesuai silahkan protes ke Dishub sesuai kewenangan mereka, kalau menunggak pasti ada faktor tertentu disitu," ujarnya.

Terakhir, Martoli berharap manajemen parkir bisa semakin baik kedepannya, agar keringat mereka bisa dihargai dan dapat membantu pendapatan daerah.

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved