Pemerintah Terus Meningkatkan Upaya Pemantauan dan Perbaikan Kualitas Udara

Ramai dibicarakan pemberitaan tentang menurunnya kualitas udara Jakarta akhir-akhir ini

Pemerintah Terus Meningkatkan Upaya Pemantauan dan Perbaikan Kualitas Udara
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERRYANTO
ilustrasi-Petugas BMKG bidang Forkester Adit saat jelaskan kondisi udara di Kabupaten Mempawah. 

Citizen Reporter
Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Herizal

Pemerintah Terus Meningkatkan Upaya Pemantauan dan Perbaikan Kualitas Udara

PONTIANAK - Ramai dibicarakan pemberitaan tentang menurunnya kualitas udara Jakarta akhir-akhir ini. Dengan sebab itu, 7 Lembaga diantaranya Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Gubernur Jakarta, pada awal bulan ini digugat dengan class action oleh sejumlah warga Jakarta melalui citizen law suit ke Pengadilan Negeri Jakarta.

Udara di Jakarta dinyatakan buruk didasarkan pada aplikasi pemantau kualitas udara global Air Visual yang pada bulan Juni hingga awal Juli tahun ini mengindikasikan indeks kualitas udara yang masuk ke dalam katagori “tidak sehat”.

Aplikasi AirVisual sendiri untuk Jakarta melibatkan 8 lokasi pengukuran konsentrasi PM2.5 yang meliputi 3 lokasi berasal dari pengukuran instrumen terstandar internasional milik Lembaga Pemerintah (1 di BMKG Kemayoran dan 2 di US Embassy), sedangkan lainnya menggunakan instrumen low-cost sensor milik Greenpeace dan perseorangan.

Baca: Sandra Dewi Bisnis Perhiasan, Teman-temannya Senang Dapat Suvenir Emas Asli

Baca: Guntur Dukung Walikota Pontianak Berikan Efek Tegas Bagi Pemain Layangan

Baca: Video Klip Lagu Terbaru Steffi Zamora Digarap di Singapura

Pengukuran menggunakan instrumen low cost sensor berbeda dengan pengukuran instrumen standar dan terkalibrasi. Pengukuran menggunakan instrumen yang tidak terstandar dan tidak terkalibrasi umumnya menghasilkan tingkat akurasi yang lebih rendah disebabkan metode pengukuran yang lebih sederhana.

Akibatnya konsentrasi partikulat hasil pengukuran low cost sensor cenderung menyimpang jauh dari pengukuran instrumen standar yang dimiliki umumnya oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah.

BMKG sudah menguji kedua jenis pengukuran instrumentasi tersebut pada lokasi dengan udara relatif bersih yaitu di Pos Pengamatan Kualitas Udara Cibereum milik BMKG.

Oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang, hasil pengukuran konsentrasi debu partikulat digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara ( air quality index, AQI) yang selanjutnya disampaikan kepada publik untuk menjelaskan bagaimana kondisi polusi udara saat itu. Semakin tinggi nilai AQI, semakin meningkat risiko kesehatan masyarakat.

Tiap negara memiliki indeks kualitas udara yang berbeda, sesuai dengan standar kualitas udara nasional yang telah ditetapkan masing-masing.

Halaman
123
Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved