Bupati Keluarkan Surat Imbauan, ASN Wajib Pakai Gas Nonsubsidi

Karena PNS sudah digaji oleh rakyat, tentunya untuk kepentingan masyarakat harus diutamakan.

Bupati Keluarkan Surat Imbauan, ASN Wajib Pakai Gas Nonsubsidi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MARPINA SINDIKA WULANDARI
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan saat menandatangani tabung gas elpiji 5,5 kilogram yang menjadi bukti deklarasi Penggunaan tabung gas elpiji nonsubsidi untuk ASN 

Bupati Keluarkan Surat Imbauan, ASN Wajib Pakai Gas Nonsubsidi

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi 3 Kg dan sebagai penggantinya, ASN diwajibkan untuk menggunakan elpiji nonsubsidi kemasan 5,5 kilogram.

Instruksi ini sesuai dengan imbauan Bupati Kubu Raya H Muda Mahendrawan SH, Nomor 510/1354/DKUMPP-D/2019.

Dalam surat imbauan Bupati Kubu Raya tersebut, larangan itu juga berlaku bagi para personel TNI, Polri dan pegawai BUMN yang berdomisili di Kubu Raya.

Dalam imbauan tersebut, pelarangan juga diberlakukan bagi para pelaku usaha kuliner seperti restoran dan rumah makan, usaha pertanian, usaha peternakan dan unit usaha lainnya yang tidak tergolong ke dalam usaha kecil menengah (UKM).

Bupati Kubu Raya menjelaskan, kebijakan ini dikeluarkan guna menjamin hak keluarga miskin dalam menggunakan elpiji bersubsidi.

Baca: Coffee Morning Wadah Silaturahmi Forkopimda dan Tokoh Masyarakat

Baca: Sambangi Auckland, Menteri Rini Dorong BUMN Jadi Pemain di Pasar Global

Sebagaimana diketahui, kalau penggunaan elpiji kemasan 3 kilogram itu memang hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin yang berpenghasilan di bawah Rp1,5 juta atau bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

"Sudah pasti kalau ASN secara penghasilan tidak termasuk kategori berpenghasilan rendah. Jadi kalau gunakan elpiji 3 kilo, ya melanggar. Kita juga membangun rasa malu dulu lah karena kalau mereka menggunakan elpiji 3 kilo artinya menutup peluang bagi yang miskin," ungkap Bupati Kubu Raya H Muda Mahendrawan SH usai memimpin rapat bersama PT Pertamina Wilayah Kalbarteng di Ruang Rapat Bupati, Kamis (11/7).

Bupati Muda menambahkan, pelarangan ini mulai diberlakukan sejak Kamis (11/7/2019). Jika ada ASN yang melanggar ketentuan ini, dirinya tidak akan segan-segan memberikan teguran bahkan menjatuhkan sanksi administratif.

Ditegaskan bupati ia akan meminta agar seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan hal tersebut kepada semua organisasi perangkat daerah.

Halaman
1234
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved