Polda Kalbar Sita Rp 6.6 M, Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Khusus Desa! Apakah Bupati Terlibat?

Polda Kalbar merilis pengungkapan dan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan penyaluran dana Bantuan Khusus Desa.

Polda Kalbar Sita Rp 6.6 M, Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Khusus Desa! Apakah Bupati Terlibat?
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Konferensi pers terkait pengungkapan dugaan korupsi dana bantuan khusus desa di Pemkab Bengkayang, yang disampaikan Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles Go di Mapolda Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (11/7/2019) siang. 

Polda Kalbar Sita Uang Rp 6.6 M, Dugaan Korupsi Dana Bantuan Khusus Desa! Apakah Bupati Terlibat?

BENGKAYANG - Polda Kalbar merilis pengungkapan dan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan penyaluran dana Bantuan Khusus Desa.

Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang tahun 2017.

Dalam rilis tersebut, pihak kepolisian juga menunjukkan sitaan uang tunai sekitar Rp 6,6 miliar lebih.

Uang diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar.

Konferensi pers yang dipimpin Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go bersama Wakil Direktur Reskrimsus AKBP Patromo Satriwawan SIK di Mapolda Kalbar, Kamis (11/7/2019).

Dalam keterangan pers tersebut Kombes Pol Donny Charles Go mengungkapkan uang senilai Rp 6.690.693.000 diamankan dalam rangka penyelamatan keuangan negara (recovery asset) karena terindikasi tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus (Basus) dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada kepala desa di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Baca: Terungkap Fakta-Fakta Gadis Cantik Kalbar Jual Ginjal Demi Adik! Gubernur Sutarmidji Angkat Bicara

Baca: Puluhan Warga Pontianak Tak Sadar Nunggak Rp 8 Juta di Bank, Traveloka & OJK Angkat Bicara

Dari hasil pemeriksaan sementara penyidik, ada langkah-langkah yang tidak dilakukan berdasarkan peraturan dana desa, yaitu mengajukan proposal.

Di sini menurut Polda Kalbar sudah menyalahi aturan atau percobaan melanggar hukum.

“Ada dugaan penyimpangan pada penyaluran dana bantuan khusus (bansus) dari BPKAD Kabupaten Bengkayang pada T.A 2017. Modusnya dilakukan dengan cara mentransfer dana bantuan khusus ke rekening 48 desa yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp 20 miliar,” ungkap Donny.

Halaman
123
Editor: Marlen Sitinjak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved