ASN Dilarang Gunakan Elpiji Bersubsidi, Muda Mahendrawan: Ini Wajib

Ditegaskan oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan bahwa kebijakan tersebut bersifat wajib.

ASN Dilarang Gunakan Elpiji Bersubsidi, Muda Mahendrawan: Ini Wajib
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MARPINA SINDIKA WULANDARI
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan saat menandatangani tabung gas elpiji 5,5 kilogram yang menjadi bukti deklarasi Penggunaan tabung gas elpiji nonsubsidi untuk ASN 

ASN Dilarang Gunakan Elpiji Bersubsidi, Muda Mahendrawan: Ini Wajib

KUBU RAYA -  Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya untuk menggunakan gas elpiji nonsubsidi.

Hal itu tertuang di dalam Imbauan Bupati Kubu Raya Nomor 510/1354/DKUMPP-D/2019 yang dideklarasikan pada kegiatan Sosialisasi Penggunaan Elpiji Non Subsidi Bagi ASN Kabupaten Kubu Raya, bersama perwakilan PT Pertamina Wilayah Kalbarteng, Heri Ashari,  di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (11/7).

Ditegaskan oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan bahwa kebijakan tersebut bersifat wajib.

Dirinya meminta agar seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan hal tersebut kepada semua organisasi perangkat daerah.

“Gas elpiji bersubsidi adalah hak masyarakat tidak mampu atau berkemampuan rendah. Imbauan itu diwajibkan saja supaya kita tidak usah ragu-ragu karena ini kan menjadi tanggung jawab moral kita kepada masyarakat,” ujar Muda Mahendrawan

Pemerintah daerah sebagai organisasi besar dan pengambil kebijakan regulasi harus memberikan teladan yang baik.

Karena itu, deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi 5,5 kilogram yang dilakukan Pemerintah Kabupaten bersama Pertamina diharapkan dapat segera di patuhi oleh ASN yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

“Ini sudah sepatutnya dan memang harus berupaya supaya ASN bisa memaksimalkan apa yang sudah diagendakan. Imbauan yang bersifat wajib ini merupakan perwujudan daripada keberpihakan dari birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat,” tegas Muda Mahendrawan.

Baca: Menteri Basuki: Permintaan Rumah Subsidi Bertambah

Baca: Sebelum Putrinya Berniat Menjual Ginjal, Ini Harta Satu-satunya Yang Dimiliki Budiman

Ia juga menyampaikan bahwa sebagai pelayanan publik, seharusnya ASN atau PNS tidak menggunakan hak masyarakat yang kurang mampu.

Karena PNS sudah digaji oleh rakyat, tentunya untuk kepentingan masyarakat harus diutamakan.

"Dengan cara ini Pemerintah Kubu Raya akan bersikap tegas juga untuk menjaga hak-hak bagi masyarakat yang kurang mampu. Supaya tidak terhalang dengan penggunaan oleh pihak yang mampu. Sanksi juga akan kita berikan bagi yang tidak melaksanakan imbauan ini, sanksi yang diberikan contoh nya untuk yang birokrasi setidaknya sanksi moral, dan sanksi administrasi juga ada kita berikan kepada ASN. Karena sebagai PNS kan digaji oleh rakyat, dan tunggu jawabnya kan untuk memajukan masyarakat. Pelayanan publik juga, otomatis jika sebagai pelayanan publik justru menjadi penghalang bagi masyarakat yang kurang mampu kan malah suatu kan yang kontraproduktif," jelas Muda Mahendrawan

Muda juga mengharapkan agar nantinya, tidak hanya di Kabupaten Kubu Raya tetapi di seluruh Kalimantan Barat dapat di terapkan aturan serupa.

Dengan begitu upaya-upaya pemantauan terhadap pemakaian gas elpiji di masyarakat dapat lebih mudah terlaksana.

“Mengingat bahwa hal-hal seperti ini perlu diantisipasi dengan langkah awal. Kami ucapkan terima kasih atas respons cepat Pertamina Kalbarteng terhadap agenda ini,” ucapnya. (Marpina Sindika Wulandari)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved