Terima Keluhan SMP Swasta di Kota Pontianak, Herman Hofi Nilai PPDB Gelombang II Melanggar

Sejumlah Kepala Sekolah dan perwakilan dewan guru di SMP Swasta di Kota Pontianak menyampaikan keluhan ke Anggota DPRD Kota Pontianak

Terima Keluhan SMP Swasta di Kota Pontianak, Herman Hofi Nilai PPDB Gelombang II Melanggar
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/WAHIDINsy
Herman Hofi Munawar 

Terima Keluhan SMP Swasta di Kota Pontianak, Herman Hofi Nilai PPDB Gelombang II Melanggar

PONTIANAK - Sejumlah Kepala Sekolah dan perwakilan dewan guru di SMP Swasta di Kota Pontianak menyampaikan keluhan ke Anggota DPRD Kota Pontianak terkait kebijakan dari pemerintah kota Pontianak yang kembali membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP gelombang kedua.

Anggota DPRD Kota Pontianak Herman Hofi sesaat setelah menerima keluhan para guru dan Kepala SMP Swasta di Kota Pontianak menilai kembali dibukanya PPDB online oleh Disdik Kota Pontianak melanggar beberapa ketentuan.

Menurutnya Disdik Kota Pontianak melanggar Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang didalamnya tertera soal aturan penggunaan zonasi.

"Ternyata sistem zonasi yang akan digunakan untuk gelombang kedua ini sudah tidak dibenarkan didalam Permendikbud," ujarnya.

Baca: Semarakkan Hari Kemerdekaan Bersama Golden Tulip Pontianak, Yuk Ikuti Fun Drawing

Baca: Prosedur Pencairan JHT dari Perusahaan Lama, Berikut Kelengkapan Persyaratannya

Baca: TRIBUNWIKI: Beroperasi 2020, Ini Pelayanan yang Akan Beroperasi di RSUD M Th Djaman Sanggau

Selain itu, jumlah siswa dari setiap rombel dari tadinya maksimal berjumal 32 siswa ditambah melebihi dari jumlah tersebut sehingga hal tersebut diindikasi kuat bahwa proses penerimaan siswa baru di kota Pontianak melanggar.

"Ada dua regulasi yang dilanggar. Anehnya lagi beberapa kebijakan yang dibuat itu tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat. Mestinya setiap kebijakan yang diambil itu paling tidak membutuhkan Perwa," ujarnya.

Ia juga telah menyerap seluruh informasi yang disampaikan oleh para kepala SMP Swasta terkait penolakan kembali dibukanya PPDB online untuk jalur SMP Negeri. Sehingga hal tersebut menjadi gelombang tsunami bagi para sekolah SMP Swasta lantaran terancam tidak dapat siswa bahkan tutup.

Imbasnya terhadap PPDB Online gelombang kedua menurut para Kepala SMP Swasta mereka berpotensi tidak dapat siswa dan bahkan bisa terancam sekolah ditutup, sehingga dampak selanjutnya akan banyak guru-guru honor yang selama ini bergantung di Sekolah swasta itu akan menganggur.

"Termasuk guru swasta yang selama ini dapat sertifikasi bisa terancam tidak dapat sertifikasi karena tidak dapat siswa Baru," ujarnya.

Langkah selanjutnya, Herman Hofi menuturkan pihaknya akan menyampaikan seluruh aspirasi para kepala SMP Swasta di Kota Pontianak ke Disdik Kota Pontianak untuk meninjau kembali PPDB Online gelombang kedua.

Laporan itu juga akan menjadi dasar kami untuk membentuk pansus DPRD terkait penerimaan siswa baru.

"Insya allah tidak lama lagi pansus itu akan berjalan. Informasi yang kita terima hari ini akan menjadi bahan perhatian dari tim pansus juga," ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved