Pemkab Mempawah Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2019

Bupati Mempawah Hj Erlina menghadiri acara penyerahan laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

Pemkab Mempawah Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2019
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Mempawah, Hj Erlina saat menghadiri acara penyerahan laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta penyelesaian kerugian Negara/Daerah semester 1 Tahun 2019 di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Kamis (11/7/2019). 

Pemkab Mempawah Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2019

MEMPAWAH - Bupati Mempawah Hj Erlina menghadiri acara penyerahan laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta penyelesaian kerugian Negara/Daerah semester 1 Tahun 2019 di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Kamis (11/7/2019).

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bupati/Walikota se-Kalbar, Ketua DPRD se-Kalbar dan Kepala Inspektorat.

Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK ProvinsiKalimantan Barat, Joko Agus Setyono.

Dia mengatakan laporan yang diserahkan merupakan hasil atas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta penyelesaian kerugian negara/daerah pada 15 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

"Pemerintah daerah telah melakukan tindak lanjut atas 8.472 rekomendasi (78,63%) dari hasil pemeriksaan BPK, sedangkan atas 65 rekomendasi (0,65%) tidak dapat di tindak lanjuti," ujarnya.

Baca: Top Skor Liga 1 - Hattrick Bawa Alex Singkirkan Rekan Senegara dari Puncak Pencetak Gol

Baca: Polda Kalbar Rilis Penanganan Tipikor DAK Bengkayang, Periksa 174 Saksi Diantaranya Sekda dan 9 PNS

Baca: Ritual Nyabak, Ucapan Syukur Dayak Bakatik Kepada Nyabata

Lebih jauh dia menyatakan, selain laporan atas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK juga menerbitkan laporan pemantauan penyelesaian kerugian daerah.

Dari hasil pemantauan masih terdapat kelemahan yaitu kurang aktifnya penanganan kerugian negara.

"Kurang aktifnya penanganan tersebut menyebabkan penanganan menjadi tidak kunjung terselesaiakan, sehingga kami menyarankan agar penanganan dilakukan secara lebih aktif baik merevisi aturan dan meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk memonitor kerugian daerah," tegasnya.

Diakhir sambutannya, kepala BPK Provinsi Kalbar mengingatkan dan berharap kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian negara/daerah.

Halaman
12
Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved