Kuasa Hukum Pengadu Bawaslu Kayong Utara Ungkap Kliennya Takut Akibat Diintervensi

Sidang kode etik Bawaslu Kayong Utara bernomor perkara 142-PKE-DKPP/VI/2019, yang dipimpin Anggota DKPP Prof. Dr. Teguh Prasetyo

Kuasa Hukum Pengadu Bawaslu Kayong Utara Ungkap Kliennya Takut Akibat Diintervensi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kuasa Hukum Pengadu, Hasan SH bersama Pengadu Abdul Karim. 

Kuasa Hukum Pengadu Bawaslu Kayong Utara Ungkap Kliennya Takut Akibat Diintervensi

PONTIANAK - Sidang kode etik Bawaslu Kayong Utara bernomor perkara 142-PKE-DKPP/VI/2019, yang dipimpin Anggota DKPP Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si sebagai Ketua Majelis mengungkapkan sejumah fakta persidangan, termasuk saksi dari pengadu yang menerangkan modus lain money politik pada pemilu 2019.

Untuk diketahui, sidang yang mengagendakan mendengar keterangan mulai dari pengadu, terlapor hingga saksi ini di juga lengkapi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalbar yaitu Krisantus Heru Siswanto sebagai unsur masyarakat, Faisal Riza unsur Bawaslu dan Trenggani unsur KPU.

Sidang kode etik DKPP ini terkait laporan pengadu Abdul Karim terkait dengan tidak dijalankannya tugas memeriksa 6 laporan dugaan money politik dan terkait dugaan telah melakukan intimidasi oleh Bawaslu Kayong.

Baca: Ketua Fraksi PKS Sambas: Operasional RS Pratama Dekatkan Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat

Baca: Pasca Sarjana, FEB UNTAN Meluluskan Lima Doktor Baru

Baca: Hari Bhayangkara Ke-73, Polres Sanggau Berikan SIM Gratis ke Warga Penyandang Difable

"Yang kita sampaikan adalah proses pemeriksaan yang tidak prosedural, ada pengaduan kemudian kasus tidak diperiksa dengan benar, tidak diputuskan dalam rapat pleno, tiba-tiba sudah dikeluarkan surat bahwa aduan tidak memenuhi syarat," kata Kuasa Hukum Pengadu, Hasan SH, Kamis (11/07/2019).

"Kemudian tidak ada itikad baik dari pihak penerima laporan untuk membantu sipelapor, diketahui laporan kurang lengkap misalkan, harusnya, biasanya, pihak yang menerima laporan memanggil kembali dengan catatan atau petunjuk untuk memenuhi kalau memang tidak memenuhi syarat, dan sebenarnya siap ditunggu oleh pelapor namun tidak pernah diberitahukan atau petunjuk," paparnya.

Hasan SH yang membawa membawa dua saksi yakni Hamadi saksi pelapor, Haib saksi pelaku pun menerangkan sejumlah pengakuan yang menerangkan ada modus baru dalam money politik.

"Kalau kita lihat saksi-saksi cukup sesuai dengan keinginan sidang, saksi memberikan laporan adanya dugaan intervensi, dan saksi kedua mengakui jika dia memberi gigi jumlahnya sekitar Rp. 4 Milyiar, padahal sebelum pemilu hanya 2-3 pasien yang datang, saat pemilu ribuan pasien yang datang dan gratis," paparnya.

"Kemudian ada video diketahui setelah pemilu penerima uang ngoceh, didatangi saksi pelapor diwawancara dan mengaku mengatakan tidak ada pelaku memang tidak masuk akal. Yang masang gigi juga mengaku disuruh pasang dengan memilih salah satu calon," lanjutnya.

Maka dari itu, ia menuding jika Bawaslu tidak memeriksa dugaan money politik dengan akurat, serta tidak sesuai prosedur.

"Membuat putusannya pun dengan tidak rapat pleno, hanya berunding bertiga polisi, jaksa dan Bawaslu, yang sebelumnya sudah dikaji Bawaslu unsur telah terpenuhi, kemudian keluar surat tanpa pemberitahuan untuk memperbaiki laporan," katanya.

Terkait dugaan intervensi, kata dia, apapun yang disampaikan oleh pihak teradu membuat pihak yang merasa terintimidasi.

"Pelapor merasa intimidasi, karena merasa takut, berminggu-minggu dia takut kemudian meminta nasehat saya, karena ketakutan," terangnya.

Sementara itu, pengadu Abdul Karim menerangkan jika dirinya melapor karena merasa dirugikan oleh Bawaslu.

"Mengapa kami melapor, karena merugikan semua pihak, termasuk kami, yang jelas kami pihak yang merasa dirugikan bahwa Bawaslu melanggar kode etik, tidak sesuai dengan prosedur," katanya. (dho)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved