3 Satker Kemenkumham Kalbar Penuhi Syarat WBK dan WBBM

M. Yasin mengatakan, 3 satuan kerja di Kanwil Kementerian Hukum dan Ham memenuhi syarat untuk penilaian zona

3 Satker Kemenkumham Kalbar Penuhi Syarat WBK dan WBBM
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar saat memberikan sambutan pada kegiatan coffee morning di aula Kanwil Kemenkumham, Kamis (11/7). 

3 Satker Kemenkumham Kalbar Penuhi Syarat WBK dan WBBM

PONTIANAK - Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Kalimantan Barat, M. Yasin mengatakan, 3 satuan kerja di Kanwil Kementerian Hukum dan Ham memenuhi syarat untuk penilaian zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas dan Bersih Melayani (WBBM).

Di antaranya adalah Lapas Kelas II A Pontianak, Kantor Imigrasi Singkawang serta Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Hal itu ia sampaikan pada kegiatan coffee morning di aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Kamis (11/7).

"Sudah ada tim yang mengantar ke sini. Ada tiga satker yang memenuhi WBK WBBM, yaitu Lapas Kelas IIA Pontianak, Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak, dan Singkawang," ujarnya.

Ia melanjutkan, mengapa hanya tiga saja yang bisa memenuhi syarat disebabkan adanya persaingan yang cukup kuat dan ketat dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Paling tidak ada dua penilaian yang harus dipenuhi, yakni indikator hasil dan pengungkit.

"Untuk indikator hasil, penilaian Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mencapai 20 persen. Begitu juga dengan indikator penguatan kualitas pelayanan publik. Ketiga kantor ini sudah memenuhi," katanya.

Baca: FOTO: Konferensi Pers Dugaan Korupsi Dana Bantuan Khusus Desa Senilai Rp 20 Miliar

Baca: Kursus Bahasa Inggris Terjangkau di Pontianak

Baca: 1 Titik Api Terpantau di Wilayah Putussibau Utara, Ini Langkah Polisi dan TNI

Sementara itu, untuk indikator pengungkit satuan kerja paling tidak harus memenuhi perubahan manajemen, penataan manajemen, penguatan dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), kinerja akuntabilitas serta penguatan pelayanan publik.

Pencapaian zona integritas ini, kata dia, harus tercapai, sebab Kalbar mesti punya branding di mana satuan kerja sudah mendapatkan penilaian pelayanan publik yang baik serta bebas dari indikasi tindak pidana korupsi, misalnya pungli.

"Kita perlu ada branding untuk Kalbar. Kalau ada laporan tukang parkir atau parkir di satker berbayar atau paling tidak tukang parkir menerima bayaran parkir, maka zona integritas itu tak bisa," jelasnya.

Meskipun begitu, dirinya mengakui hingga saat ini masih terdapat beberapa keluhan masyarakat mengenai layanan publik yang diberikan. Misalnya saja mengenai pelayanan jam besuk bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pontianak.

Begitu juga dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat di kantor Imigrasi terkait dengan pembuatan paspor, perizinan dan lain-lain.

Dirinya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat dan awak media mengoreksi jika masih ada ditemukan pelayanan-pelayanan yang kurang baik di satuan kerjanya.

"Banyak kasus-kasus yang update yang bisa menjadi penguatan-penguatan yang sangat berharga dalam memperbaiki pelayanan kami," tukasnya.

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved