Maskendari Dorong Gubernur Terbitkan Pergub untuk Pelaksanaan Perda

Banyak perda belum bisa dijalankan secara baik sesuai aturan karena belum ada aturan turunannya, yakni Pergub.

Maskendari Dorong Gubernur Terbitkan Pergub untuk Pelaksanaan Perda
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Anggota DPRD Kalbar, Maskendari 

Maskendari Dorong Gubernur Terbitkan Pergub untuk Pelaksanaan Perda

PONTIANAK - Anggota DPRD Kalbar, Maskendari mendorong aar Gubernur menerbitkan Pergub untuk memaksimalkan sejumlah pejabat Perda yang dibuat.

Walaupun memang, disebutkan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar ini ada perda yang bisa dijalankan tanpa adanya pergub.

"Banyak perda belum bisa dijalankan secara baik sesuai aturan karena belum ada aturan turunannya, yakni Pergub. Tapi ada juga Perda yang tidak perlu Pergub sudah harus dilaksanakan," kata Maskendari, Rabu (10/07/2019).

Baca: Tak Periksa Dugaan Money Politik dan Intimidasi, Bawaslu Kayong Utara Dilaporkan ke DKPP

Baca: TRIBUNWIKI: Cari Sarapan di Pasar Pagi Sambas, Yuk Nikmati Lontong Sayur di Kantin Ummu Abid

Contohnya, kata dia, perda nomor 1 tahun 2018 tentang pencadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang membutuhkan Pergub sehingga baru bisa dijalankan, namun sampai sekarang belum ada Pergubnya.

"Kita mendorong agar perda tersebut bisa dilaksanakan dan lebih operasional maka kita meminta Gubenur membuat Pergubnya," tuturnya.

Diungkapkannya, proses sosialisasi perda bagian dari proses bagaimana sebuah perda yang sudah di Undangkan, dan disosialisasikan ke masyarakat, pemangku kepentingan baik Pemkab maupun Pemprov dan masyarakat agar tahu, mengerti dengan perda itu sehingga dilaksanakan.

"Kebanyakan perda yang menjadi kendala kita sekarang aturan turunannya, Pergub, banyak yang belum dibuat padahal itu perintah dari tersebut. Sambil proses Pergub itu berjalan, sesuai tahapan dalam pembuatan Perda, kita anggota DPR selain membentuk perda bersama Pempov, juga punya program selama tahun 2019 untuk mensosialisasikan perda-perda yang sudah ditetapkan dan Undangkan di Pemprov," tutup Maskendari.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved