Dilaporkan ke DKPP, Bawaslu Kayong Utara Dinilai Harus Transparan dan Akuntabel

Dilaporkan ke DKPP, Bawaslu Kayong Utara Dinilai Harus Transparan dan Akuntabel, Berikut Penjelasan Ireng Maulana

PONTIANAK - Bawaslu KKU kini harus berurusan dengan DKPP. 

Terkait dengan situasi itu, Pengamat Politik Kalbar yang juga akademisi Untan, Ireng Maulana, menilai Bawaslu KKU perlu untuk memperlihatkan sikap transparan dan akuntabel. '

Berikut penjelasannya dalam petikan wawancara, Rabu (10/07/2019) : 

"Sebaiknya anggota Bawaslu yang dilaporkan ke DKPP dapat menjelaskan secara transparan dan penuh tanggungjawab alasan-alasan dalam koridor peraturan perundangan yang mengikat mereka sehingga tidak dapat menindaklanjuti laporan dugaan politik uang dan intimidasi di wilayah kerja mereka karena ketidakmampuan mereka untuk memberikan penjelasan nantinya akan menggiring opini dan asumsi liar publik bahwa mereka bekerja tidak lagi independen dan sedang melindungi kepentingan pihak lain terkait laporan yang disampaikan. 

Baca: Akan Diperiksa DKPP, Ini Kata Komisioner Bawaslu Kayong Utara

Baca: Syf Aryana Pastikan Tak Ada Intervensi Untuk Bawaslu Kayong Utara yang Dilaporkan ke DKPP

Argumentasi mereka harus solid dan menyakinkan untuk menepis spekulasi tersebut, maka jika tidak kredibilitas personal dan sekaligus lembaga Bawaslu Kayong Utara akan menjadi cemooh banyak pihak. 

Mungkin publik akan melihat motif dari sikap tidak merespon terhadap laporan yang mereka terima, dan jelas dugaan publik akan menguat pada adanya kepentingan yang disembunyikan oleh personil bawaslu tersebut jika mereka tidak memiliki basis bantahan yang akuntabel. 

Oleh karena itu, mereka sebaiknya menghindari mencari-cari alasan yang tidak logis untuk mempertahankan diri karena akan menjerumuskan mereka pada cacat etika dan kapasitas. 

Baca: Tak Periksa Dugaan Money Politik dan Intimidasi, Bawaslu Kayong Utara Dilaporkan ke DKPP

Baca: Soal Dugaan Curang Pembuangan Salinan C1, Bawaslu Kayong Utara Beri Tanggapan

Supaya publik dapat menerima kepastian, maka tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah menceritakan yang sebenarnya terkait tupoksi mereka sebagai pengawas di daerah ketika adanya laporan dugaan  kecurangan dan intimidasi. 

Jika memang ditemukan kejanggalan maka harus bersiap segala sanksi, dan jika tidak maka penting untuk publik mengetahu keseluruhan cerita sebagai bagian dari pendidikan politik. Bawaslu Kayong Utara harus transparan dan akuntabel," . (dho)