Bahasan Klaim Seluruh Aset Pemkot Terdata dan Terintegrasi Dalam Aplikasi Simbada

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah melakukan inventarisasi

Bahasan Klaim Seluruh Aset Pemkot Terdata dan Terintegrasi Dalam Aplikasi Simbada
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MIA MONICA
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan 

Bahasan Klaim Seluruh Aset Pemkot Terdata dan Terintegrasi Dalam Aplikasi Simbada

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset milik Pemkot Pontianak yang terintegrasi dalam aplikasi Simbada.

"Untuk inventarisasi aset kemitraan, terdapat sebanyak 29 aset kemitraan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) dengan jangka waktu pemanfaatan selama 20 sampai 30 tahun," ujarnya.

Terhadap aset kemitraan yang telah berakhir masa kerjasamanya, kata Bahasan, akan dilakukan peninjauan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca: Kembali Bikin Ulah Gara-gara Unggah Video Ini, Luna Maya Hampir Diusir Dari Negeri Orang!

Baca: Wakil Ketua DPRD Nilai Pemkot Perlu Terus Berinovasi

Baca: Live Score Persik Vs Persewar dan Prediksi Duel Tim Tak Terkalahkan di Liga 2 Wilayah Timur

"Saat ini Pemkot Pontianak sedang melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan barang milik daerah. Mengacu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah secara optimal," ujarnya.

Bahasan juga memberikan komentarnya terkait masukan dari legislatif terkait perlu adanya kreativitas program terpadu antara OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi PAD.

Pihaknya menyatakan hal itu telah dilakukan pada saat pembahasan target pendapatan, di mana OPD menggunakan data realisasi sampai dengan 10 tahun.

lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa pemkot melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura untuk melakukan kajian komprehensif terhadap potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Dari hasil kajian tersebut, pada tahun 2018 telah dilakukan penyesuaian NJOP PBB di Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara dan Selatan. Kemudian tahun 2019 di Wilayah Pontianak Kota dan Barat," ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved