37 Penyelenggara Negara di Provinsi Jawa Timur Diperiksa KPK Terkait Masalah Ini

Sementara, selebihnya merupakan pejabat daerah setingkat kepala dinas dan sekretaris daerah.

37 Penyelenggara Negara di Provinsi Jawa Timur Diperiksa KPK Terkait Masalah Ini
KOMPAS.com/A FAIZAL
Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin memasuki ruang pemeriksaan di ruang Brawijaya di komplek kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (10/7/2019) 

SURABAYA  - Satuan tugas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Satgas LHKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak 37 penyelenggara negara di Provinsi Jawa Timur diperiksa sdi Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (10/7/2019). 10 di antaranya adalah bupati dan wakil bupati.

Sesuai jadwal, yang akan diperiksa yakni, Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan Bupati Blitar Rijanto. Selain itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Bupati Trenggalek Mochammad Nor Arifin.

Sementara, selebihnya merupakan pejabat daerah setingkat kepala dinas dan sekretaris daerah.

Baca: VIDEO: Bupati Landak Nyanyi Selamat Ulang Tahun di HUT Bhayangkara ke-73

Baca: RAMALAN ZODIAK Kamis 11 Juli 2019, Sagitarius Percayalah Instingmu, Pisces Jangan Menyerah

"Mengapa hanya 37, kriterianya tidak bisa kami sampaikan," kata Kepala Satgas Pemeriksaan LHKPN KPK, Nexio Helmus, Rabu (10/7/2019).

Pemeriksaan digelar tertutup oleh 3 tim, di ruang Brawijaya kompleks Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya.

Menurut Nexio, pemeriksaan tersebut dalam rangka pencegahan korupsi sekaligus pengawasan internal. KPK mendorong transparansi dan perbaikan pelaporan harta kekayaan.

Nexio mengatakan, penyampaian LHKPN secara periodik sesuai dengan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "10 Kepala Daerah Diperiksa KPK soal LHKPN di Kantor Gubernur Jatim",

Editor: Jamadin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved