Penataan Aset Kota Pontianak, Fraksi PDI Perjuangan Sarankan Pemkot Bentuk Tim

Anggota DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PDI Perjuangan Emiliana TB menyampaikan sejumlah rekomendasi pada LKPJ Pemerintah Kota

Penataan Aset Kota Pontianak, Fraksi PDI Perjuangan Sarankan Pemkot Bentuk Tim
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / Ferryanto
Anggota DPRD Kota Pontianak Utara Emiliana T.B, SH. M.Si. saat di temui di Murenbng Kelurahan Siantan Hilir, Senin (15/01/2018). 

Penataan Aset Kota Pontianak, Fraksi PDI Perjuangan Sarankan Pemkot Bentuk Tim

PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PDI Perjuangan Emiliana TB menyampaikan sejumlah rekomendasi pada LKPJ Pemerintah Kota Pontianak tahun anggaran 2018 lalu.

Salah satu poin rekomendasi agar pemerintah kota pontianak segera melakukan revisi atau menyusun peraturan tentang pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain sebagai bentuk pengamanan aset pemerintah kota pontianak.

"Masalah penataan aset ini selalu kami sampaikan akan tetapi hasilnya dari tahun ke tahun selalu menyisakan permasalahan," ujarnya.

Terkait hal itu, Menurut Emiliana pemkot perlu membentuk tim agar masalah aset dapat segera dituntaskan dalam kurun waktu tahun 2019 ini.

Baca: ZODIAK Selasa 9 Juli 2019 | Awas TAURUS Pelan-pelanlah Berjalan, PISCES Masuk Pada Ronde Baru

Baca: Pemerintah Kabupaten Mempawah Lakukan Rakor Terkait Peralihan Bansos Rastra ke BPNT

Baca: Di Mempawah, KPM Penerima Bansos Rastra akan Segera Beralih ke BPNT

Tak hanya itu, fraksi PDI Perjuangan juga memandang perlu untuk peningkatan potensi pendapatan asli daerah. Seperti pengenaan tarif harga yang wajar dalam kerjasama penggunaan tanah HPL dan lain sebagainya.

Fraksi PDI Perjuangan juga memandang masih banyak program yang belum tuntas seperti jalan paralel, penataan pinggir sungai kapuas, penataan tiang listrik sebagai akibat pelebaran jalan, penanganan sampah, jalan lingkungan, drainase dan bantuan untuk para warga miskin.

"Hendaknya semua program tersebut dapat segera dilakukan evaluasi. Pada bantuan untuk warga miskin hendaknya dapat disalurkan dengan tepat sasaran," ujarnya.

Dari sektor pendidikan, Emiliana mengatakan bahwa hendaknya pemerintah kota pontianak juga dapat memberikan kontribusi riil untuk peningkatan kualitas sekolah negeri dan swasta di Kota Pontianak.

"Alokasi anggaran pendidikan dalam postur APBD sudah cukup besar dan telah melebihi standar minimal dari yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Pemkota Pontianak juga perlu intensif berkomunikasi dengan pemprov hingga pemerintah pusat agar mendorong bantuan program maupun anggaran," pungkasnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved