Pemerintah Kabupaten Mempawah Lakukan Rakor Terkait Peralihan Bansos Rastra ke BPNT

Ismail mengatakan, Pemerintah Daerah sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait yakni Dinsos dan Bank BRI.

Pemerintah Kabupaten Mempawah Lakukan Rakor Terkait Peralihan Bansos Rastra ke BPNT
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID//DAVIDNURFIANTO
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah, H Ismail saat diwawancari Tribun di Kantor Bupati Mempawah, Jumat (29/3/2019). 

Pemerintah Kabupaten Mempawah Lakukan Rakor Terkait Peralihan Bansos Rastra ke BPNT

MEMPAWAH - Terkait peralihan bansos Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail mengatakan, Pemerintah Daerah sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait yakni Dinsos dan Bank BRI.

"Kita sudah melakukan rapat koordinasi tentang program Kemensos RI dalam penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) yang beralih ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," ujarnya, Senin (8/7/2019).

Nanti kata dia, masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima itu akan diberikan kartu yang bisa dibelanjakan ke warung-warung yang sudah ditentukan namanya E-Warung.

"Nilainya tetap 110 ribu perbulan, dan hanya dapat ditukarkan dengan dua komoditi yakni beras dan telur," ucapnya.

Baca: Di Mempawah, KPM Penerima Bansos Rastra akan Segera Beralih ke BPNT

Baca: Di Mempawah, KPM Penerima Bansos Rastra akan Segera Beralih ke BPNT

Baca: LIVE TVOne ILC Selasa (9/7) Jam 20.00 WIB, Karni Ilyas Infokan Tema Rebutan Kursi, Rebutan Rezeki?

Ismail mengatakan E-Warung yang telah bersedia akan diajak rapat koordinasi untuk penjelasakn lebih detail dari Dinsos dan Bank BRI.

"E-Warung itu hasil pendataan dari Dinas Sosial dan Bank BRI sebagai penyalur, dan lebih detailnya akan mereka akan melakuka pertemuan denga calon E-Warung pada Selasa (9/7)," tambahnya.

Dia memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah siap mendukung progran tersebut dan akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Kita siap mendukung program ini, karena ini sifatnya nasional, dimana nanti masing-masing pihak terkait akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya karena akan ada laporan ke Pemprov per tiga bulan sekali," ujarnya.

Ismail menambahkan, untuk verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos tersebut secara teknis akan dilaksanakan oleh Dinsos sesuai dengan Permensos.

"Pemerintah Daerah akan terus mendorong agar verifikasi data KPM itu valid dan sesuai dengan fakta, agar tujuan 6T dalam penyaluran bansos tercapai," pungkasnya.

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved