Komisi II DPRD Sekadau Rapat Dengar Pendapat Bersama PLN

Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau melakukan rapat dengar pendapat dengan PLN Rayon Sekadau, Senin (8/7).

Komisi II DPRD Sekadau Rapat Dengar Pendapat Bersama PLN
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRY JULIANSYAH
Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau melakukan rapat dengar pendapat dengan PLN Rayon Sekadau, Senin (8/7). 

Komisi II DPRD Sekadau Rapat Dengar Pendapat Bersama PLN

SEKADAU - Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau melakukan rapat dengar pendapat dengan PLN Rayon Sekadau, Senin (8/7).

Rapat dengar pendapat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat mengenai belum terpasangnya tiang listrik, biaya pemasangan instalasi hingga tarif pasang baru dan lain sebagainya.

Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri juga Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Muslimin dan Yodi Setiawan. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Musa A mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat Desa Rirang Jati mengenai pengadaan tiang listrik, di wilayah tersebut sudah masuk jaringan tapi belum ada tiang listrik.

"Ini menyangkut masalah keselamatan dan hal-hal lain seperti pemeliharaan tali dimana tidak ada tiang," ujarnya.

Baca: Tekan Angka Penderita HIV AIDS, Dinas Kesehatan Ketapang Gencar Lakukan Kegiatan Antisipasi

Baca: UPDATE Liga 2 : Kas Hartadi Puas Sriwijaya FC Menang dari PSCS Cilacap dan Puncaki Klasemen Liga 2

Baca: LIVE TVOne Fakta Senin (08/07) Jam 20.00 WIB, Tema Krakatau Steel Remuk Dihantam Baja Impor

Pihaknya pun mempertanyakan masalah tersebut, ia berharap ini bukan kelalaian ataupun kesengajaan hingga masalah tersebut tidak dituntaskan. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan tarif pasang baru, dimana ia tidak ingin masyarakat menjadi korban ‘permainan’ oknum tak bertanggungjawab.

"Penerangan PLN sangat didambakan masyarakat di pelosok, masyarakat berharap PLN bisa masuk ke pelosok, tapi dimanfaatkan pihak ketiga, ini tentu sangat-sangat meresahkan," katanya.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut juga dibeberkan olehnya jika ada oknum yang meminta jasa kepada konsumen atau pelanggan yang melakukan pemasangan jaringan.

"Kami akan panggil (pihak ketiga, red), kami mohon kepada pihak PLN agar nama-nama perusahaan yang menangani jaringan nanti akan dipanggil. Bahkan, kami juga akan mengundang pihak kepolisian untuk ikut rapat dengar pendapat," tuturnya.

Ia mengatakan, pemanggilan dalam rapat dengar pendapat itu dilakukan untuk mendengarkan secara langsung penjelasan dari pihak ketiga.

"Kalau itu masuk ranah hukum dan melakukan pembohongan publik dan merugikan konsumen diluar sepengatahuan PLN, maka kami juga tidak segan untuk menindaknya," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved