Kejari Pontianak Bidik Dugaan Korupsi Oknum Pejabat Bank Kalbar, Bermula dari Kasus Zulfadhli

"Jadi dari situ, kami simpulkan bahwa ini bukan murni tindak pidana biasa tetapi sudah ada unsur atau minimal ada indikasi perbuatan korupsi,"

Kejari Pontianak Bidik Dugaan Korupsi Oknum Pejabat Bank Kalbar, Bermula dari Kasus Zulfadhli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
Kasi Pidsus Kejari Pontianak Juliantoro didampingi Kasi Intel R. Ahmad Yani saat menggelar konferensi pers, di aula Kejari Pontianak Senin (8/7/2019). 

Kejari Pontianak Bidik Dugaan Korupsi Oknum Pejabat Bank Kalbar, Bermula dari Kasus Mantan Anggota Dewan Zulfadhli

PONTIANAK - Kejaksaan Negeri Pontianak saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang oknum pejabat Bank Kalbar yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dana bantuan keuangan, atau bantuan sosial pada dewan pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura. 

Hal itu diungkapkan oleh Kasi Pidsus Kejari Pontianak Juliantoro didampingi Kasi Intel R. Ahmad Yani saat menggelar konferensi pers, di aula Kejari Pontianak Senin (8/7/2019).

Ia mengatakan, kasus penyelidikan ini bermula saat dari tugas dan kewenangan dasar sebagai eksekutor dalam penanganan perkara korupsi.

Khususnya dalam hal ini adalah penanganan perkara atau eksekusi dalam perkara atas nama terpidana Zulfadhli, di mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung ada barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,2 Miliar harus dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan. 

Baca: Kejari Pontianak Nilai Bank Kalbar Kurang Etis Laporkan Kasus Dugaan Korupsi ke Polda Kalbar

Baca: Tim Kejari Pontianak Akui Alami Banyak Kendala Saat Hendak Eksekusi Gusti Hersan Aslirosa

"Namun ketika kami (Kejari) ingin mengembalikan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening dewan pembina Fakultas Kedokteran Untan, ternyata ditemukan fakta bahwa rekening tersebut sudah berganti nama menjadi nama Indra Saputra. Nah siapa IS (inisial) ini, inilah yang sekarang sedang kita dalami keterlibatan yang bersangkutan khususnya dalam menggunakan uang yang tersimpan dalam nomor rekening milik dewan pembina Fakultas Kedokteran Untan," paparnya. 

Dengan temuan tersebut, lanjut dia, Kejaksaan Negeri Pontianak sudah melakukan rangkaian pra penyelidikan dan penyelidikan di pertengahan  Juni lalu, ditandai dengan terbitnya surat perintah penyelidikan oleh yang ditandatangani oleh Kajari. 

Dan sudah juga dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada mantan pemimpin cabang utama Bank Kalbar Pontianak. 

"Dari keterangan yang bersangkutan, ditemukan fakta adanya penggunaan uang tersebut oleh oknum pada Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak, mohon maaf kita belum bisa sebutkan namanya meskipun kita sudah kantongi namanya. Dan didukung juga oleh informasi yang diterima oleh pak Kejari dan ternyata namanya merujuk pada nama yang sama," jelasnya. 

Baca: Setelah Zulfhadli, Kini Giliran Gusti Hersan Aslirosa Dieksekusi Kejari Pontianak

Baca: Diversi Kasus Audrey di Kejari Pontianak Gagal, Edward Tangkau‎ Ungkap Hal Ini

Juliantoro melanjutkan, saat ini pihaknya juga telah meminta keterangan dari dewan pembina Fakultas Kedokteran Untan selaku pemilik rekening.

Dalam hal ini, dewan pembina Fakultas Kedokteran Untan termasuk sebagai korban, karena rekeningnya di Bank Kalbar bisa tercatat sebagai milik orang lain atas nama Indra Saputra, yang notabene sesuai ketentuan rekening penampung bansos atau bantuan keuangan tidak boleh atas nama pribadi. 

"Barusan juga kita telah meminta keterangan dari dewan pembina Fakultas Kedokteran Untan dimana mereka selaku pemilik rekening, tidak tahu sampai dengan adanya fakta bahwa Kejari Pontianak menemukan adanya pergantian rekening atas nama dewan pembina. Dan mereka juga tidak mengetahui digunakan oleh siapa, untuk apa, dan siapa yang memberikan persetujuan. Karena menurut mereka, kepengurusan itu sudah pasif sejak 2006. Artinya menyangkut juga keuangan, rekening itu sudah pasif atau tidak digunakan lagi sejak 2006," katanya. 

Dan perlu diketahui, lanjut dia, rekening tersebut adalah rekening yang digunakan untuk menampung dana bantuan atau dana partisipatif oleh kabupaten/kota se Kalimantan Barat dalam rangka persiapan atau pendirian Fakultas Kedokteran Untan yang saat ini sudah mapan menjadi Fakultas Kedokteran sepenuhnya. 

"Jadi dari situ, kami simpulkan bahwa ini bukan murni tindak pidana biasa tetapi sudah ada unsur atau minimal ada indikasi perbuatan korupsi terhadap penggunaan uang yang ada di dalam rekening dewan pembina Fakultas Kedokteran Untan," ucapnya. 

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved