Yusran Anizam Ungkap Baru 38 Persen Pejabat Setor LHKPN, Ajak Optimalkan Penggunaan Aplikasi e-LHKPN

“Mengingat capaian yang belum memenuhi target, kami mengharapkan seluruh wajib LHKPN untuk segera mengisi dan melaporkan LHKPN,” ujar Yusran.

TRIBUNPONTIANAK/Marpina Wulandari
Pelaksanaan penyampaian LHKPN di The Q Hall Qubu Resort Kubu Raya. 

Yusran Anizam Ungkap Baru 38 Persen Pejabat Setor LHKPN, Ajak Optimalkan Penggunaan Aplikasi e-LHKPN

KUBU RAYA - Sebanyak 57 wajib lapor negara melaporkan LHKPN tahun 2018.

Ini setara dengan 38% jika diperhitungkan jumlah wajib yang melapor adalah 150.

Begitulah yang diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam, merujuk data yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 1 Juli 2019.

Saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaporan LHKPN secara Elektronik (e-LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kamis (4/7/2019), di The Q Hall Qubu Resort Kubu Raya.

Baca: Muda Mahendrawan Lantik Yusran Anizam Sebagai Sekda Kubu Raya, Beri Misi Khusus

Baca: Yusran Anizam: Kubu Raya Kembangkan Pariwisata Tidak Hanya Pantai Saja

“Mengingat capaian yang belum memenuhi target, kami mengharapkan seluruh wajib LHKPN untuk segera mengisi dan melaporkan LHKPN,” ujar Yusran.

Yusran menyampaikan KPK telah memberi kemudahan pada wajib lapor dalam menyampaikan LHKPN-nya.

Kemudahan itu melalui aplikasi E-LHKPN, tidak seperti sebelumnya. Wajib lapor harus mengisi format-format dengan puluhan halaman.

“Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Perbup ini adalah upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang, pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan upaya transparansi pejabat penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,” paparnya.

Menurutnya pelaporan LHKPN berbasis elektronik dapat memudahkan dari segi waktu dalam melaporkan harta dan aset yang dimiliki wajib lapor.

Baca: Ini Persentase Kepatuhan Laporan LHKPN Lembaga Pemerintah, DPR Terpuruk, DPD Tertinggi

Baca: 14 Kepala Daerah di Jambi Diperiksa Harta Kekayaan Oleh KPK Lewat LHKPN

Sehingga ia berharap para pejabat khususnya peserta sosialisasi punya kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang bertanggung jawab.

Yaitu satu diantaranya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang sejujur-jujurnya dan tepat waktu sesuai aturan.

“Selain menjadi aturan, ini juga langkah preventif yang dilakukan kepada semua pejabat negara dari tingkat pusat hingga kecamatan. Jika pejabat bersih, insya Allah pemerintahan di Kubu Raya juga akan sejahtera dan transparan serta diberkahi Allah Taala,” kata Yusran. (Marpina Sindika Wulandari)

Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved