Tumpang Tindih Urusan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kapuas Hulu Usulkan Perubahan Nomenklatur

Jantau menjelaskan, usulan perubahan nomenklatur tersebut sudah diajukan pada bidang terkait yang ada pada Sekretariat Daerah Kapuas Hulu.

Tumpang Tindih Urusan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  Kapuas Hulu Usulkan Perubahan Nomenklatur
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, Jantau. 

Tumpang Tindih Urusan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  Kapuas Hulu Usulkan Perubahan Nomenklatur

KAPUAS HULU - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mengusulkan perubahan nomenklatur pada internal dinasnya. Dimana untuk menghindari tumpang tindih urusan pemerintahan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, Jantau menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan analisis internal terhadap nomenklatur yang sudah ada.

Dari analisi tersebut kemudian diputuskan untuk perbaikan nomenkaltur, karena dirasakan tidak pas dalam pelaksanaan pekerjaan.

"Struktur organisasi dan keberadaan dinas sudah dianalisis. Setelah dilihat kemaren itu, nomenklatur belum pas perlu diperbaiki. Tujuannya, agar kami di dinas enak kerjanya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (5/7/2019.

Baca: Dishub Kapuas Hulu Sosialisasikan Keselamatan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

Baca: Malam Ini Wilayah Kapuas Hulu Diprediksi Hujan Lokal

Jantau menjelaskan, usulan perubahan nomenklatur tersebut sudah diajukan pada bidang terkait yang ada pada Sekretariat Daerah Kapuas Hulu.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan bersama. Perubah nomenklatur itu sudah diajukan ke bagian Ortal Setda Kapuas Hulu, mau dibahas lagi nanti," ucapnya.

Menurutnya, perubahan nomenklatur tidak terlalu signifikan. Hanya ada satu bidang saja yang bertambah. Dimana dari nomeklatur yang lama tiga bidang menjadi empat bidang.

Baca: Kabid Bina Marga Dinas PU Kapuas Hulu Tegaskan Pegawai Harus Tingkatkan Disiplin

Baca: Evaluasi Kinerja Pegawai, Ini Ketegasan Kadis PU Bina Marga dan SDA Kapuas Hulu

"Terus alasan lainnya kenapa nomenklatur harus berubah, dikarenakan ada urusan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang tumpang tindih dengan urusan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Salah satu yang bertimpa adalah urusan perumahan," ujarnya.

Kemudian ada urusan yang seharusnya di Cipta Karya, namun dihendel Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tumpang tindih ini karena perubahan nomenklatur yang lama, jadi perlu dibenahi lagi.

"Perbaikan nomenkaltur juga penting untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Khususnya apabila ada program-program dari pemerintah pusat yang harus masuk pada OPD teknis. Apabila urusan tersebut jelas pada satu OPD, tidak menyusahkan pemerintah pusat untuk menyalurkannya," ungkapnya. 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved