Pemerintah Pecat 3.257 ASN Terlibat Korupsi, Menteri Syafruddin Ingatkan Kepala Daerah

Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi ASN dari administratif ke profesional/keahlian.

Pemerintah Pecat 3.257 ASN Terlibat Korupsi, Menteri Syafruddin Ingatkan Kepala Daerah
ISTIMEWA
Ilustrasi PNS

Pemerintah Pecat 3.257 ASN Terlibat Korupsi, Menteri Syafruddin Ingatkan Kepala Daerah Lakukan Manajemen

SEMARANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan para kepala daerah agar menerapkan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan profesionalisme ASN.

Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi ASN dari administratif ke profesional/keahlian.

“Untuk memacu pertumbuhan dan daya saing dibutuhkan perluasan ketersediaan ASN tenaga profesional dan tenaga ahli pada poros pembangunan,” ujarnya dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XIV dan Indonesia City Expo ke-16 tahun 2019, di Kota Semarang, Rabu (03/07/2019) sesuai rilis dari Humas MenPANRB.

Selain itu, dalam melaksanakan manajemen ASN, pemerintah daerah harus menerapkan sistem zero growth dimana tidak menambah jumlah ASN melainkan hanya mengganti ASN yang memasuki masa pensiun.

Baca: Wacana Penerapan Tukin Bagi ASN di Pemkot Pontianak, Ini Analisis Pengamat Kebijakan Publik Untan

Baca: Tukin ASN di Pemkot Pontianak Diwacanakan Diterapkan, Heri Mustamin Minta Kinerja Ditingkatkan

Kemudian perencanaan formasi dilakukan secara bottom up yakni menyesuaikan anggaran suatu daerah dan memperhatikan rasio PNS dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Dihadapan para kepala daerah, mantan Wakapolri ini juga mengingatkan agar budaya dan perilaku koruptif harus dikikis habis, dengan menindak tegas ASN yang terpidana korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut hingga Mei 2019, Pemerintah sudah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) terhadap 3.257 ASN terpidana Korupsi.

Disampaikan, bahwa pemerintah daerah harus mampu mentransformasi generasi smart ASN sehingga mahir memanfaatkan kekuatan teknologi. Pada era globalisasi, kecepatan menjadi keharusan.

Baca: Pemkot Pontianak Wacanakan Penerapan Tukin ASN, Teken MoU Bersama Pemkot Bandung

Baca: Sekda Yosepha Hasnah Buka Kegiatan Pelatihan PRB dan Evaluasi Program Kiat Guru Kabupaten Sintang

Pelayanan cepat, tansparan, efektif, dan efisien menjadi tuntutan masyarakat, sehingga pemerintah harus bebenah.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved