Firdaus Zarin Nilai Butuh Pengaturan Ketat Soal Bisnis Rumah Kost di Pontianak

"Seperti di Sleman, DI Yogyakarta itu. Jika ada pemilik kos yang mempunyai minimal 10 kamar, para pengguna kamar kos itu juga dikenakan pajak,"ujarnya

TRIBUPONTIANAK.CO.ID/CLAUDIA LIBERANI
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak sekaligus Ketua DPD BKPRMI Kota Pontianak, Firdaus Zarin 

Firdaus Zarin Nilai Butuh Pengaturan Ketat Soal Bisnis Rumah Kost di Pontianak

PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zarin menuturkan keberadaan bisnis rumah kost di Kota Pontianak cukup menjamur jumlahnya. Menurutnya diperlukan pengawasan terhadap seluruh pemilik rumah kost yang ada.

Sehingga rumah kost yang sedianya dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sementara bagi para karyawan maupun mahasiswa di Pontianak tidak dijadikan oleh oknum tertentu sebagai sarang-sarang penyakit masyarakat.

"Beberapa kali satpol PP Kota Pontianak melakukan razia dan berulang kali juga didapati penghuni kost yang menyalahi penggunaan kost sebagai tempat melakukan kegiatan negatif," ujarnya.

Ia juga menjelaskan para pemilik kost harus berkomitmen agar ikut juga menjaga ketertiban sosial dengan mengawasi dan selektif terhadap pelanggan rumah kost yang menggunakan jasa. 

Baca: DPMTK-PTSP Kota Pontianak Imbau Pengelola Kos Urus Izin

Baca: Bingung Cari Rumah Kost Dengan Fasilitas, Wifi, AC Gratis, di Mempawah?, di Sini Tempatnya

Bukan hanya itu, keberadaan bisnis rumah kos yang sudah menjamur juga berpeluang menjadi potensi pajak bagi daerah.

Sehingga sudah tentu dengan telah teridentifikasi seluruh rumah kos di Kota Pontianak dan banyak yang menginap tentu jumlah PAD Kota Pontianak akan semakin besar.

Baca: Belasan Orang Terciduk Saat Ngamar Bareng di Kos-kosan, Ada Anak di Bawah Umur

Baca: Potensi Penyumbang PAD, Sebanyak 307 Wajib Pajak di Pontianak Rutin Bayar Pajak Kos-kosan

"Seperti di Sleman, DI Yogyakarta itu. Jika ada pemilik kos yang mempunyai minimal 10 kamar, para pengguna kamar kos itu juga dikenakan pajak," ujarnya.

Menurutnya untuk memaksimalkan potensi pemasukan dari sektor usaha rumah kost di Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak mungkin memerlukan studi banding mengenai aturan dan perijinan rumah kost.

"Memang perlu diatur terkait pengelolan rumah kost, bukan hanya soal pendapatan asli daerah akan tetapi soal ketertiban," ujarnya.
 

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved