Wacana Penerapan Tukin Bagi ASN di Pemkot Pontianak, Ini Analisis Pengamat Kebijakan Publik Untan

Pengamat Kebijakan Publik Untan Pontianak Dr Erdi Abidin M Si menuturkan tiga bulan lalu sekitar April 2019, Pemkot Pontianak

Wacana Penerapan Tukin Bagi ASN di Pemkot Pontianak, Ini Analisis Pengamat Kebijakan Publik Untan
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pengamat Kebijakan Publik Untan Pontianak Dr Erdi Abidin M Si 

Wacana Penerapan Tukin Bagi ASN di Pemkot Pontianak, Ini Analisis Pengamat Kebijakan Publik Untan

PONTIANAK - Pengamat Kebijakan Publik Untan Pontianak Dr Erdi Abidin M Si menuturkan tiga bulan lalu sekitar April 2019, Pemkot Pontianak memunculkan wacana untuk memberikan tunjangan kinerja (tukin) kepada ASN dan kali ini pun masih wacana juga.

Menurutnya wacana itu terlalu panjang dan lama. Semoga wacana Pemkot Pontianak ini disalib oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan yang tak banyak bunyi akan melakukan itu pada APBD Perubahan, sebagaimana pidatonya pada Rakor RPJMD tanggal 26 Juni 2019 yang lalu.

Saya tidak faham esensi kerjasama dengan Pemkot Bandung, baik dalam urusan wacana tukin maupun perbaikan kualitas layanan publik.

Tadinya, Dirinya berfikir Pemkot sudah langsung terapkan pemberian tukin dan perbaikan kualitas layanan publik.

Hasil riset saya tahun 2012 bersama Ombudsmen Kalbar mencatat sebagian besar layanan publik di Kota Pontianak sudah berada di zona hijau (baik).

Baca: Meski Sudah Ada 6 Desa Mandiri, 86 Desa di Sintang Masih Kategori Sangat Tertinggal

Baca: JADWAL Liga Italia 2019-2020 | 24 Agustus 2019 - 24 Mei 2020, Ini 20 Tim yang Berlaga 3 Tim Promosi

Baca: Peringatan Dini, Masih Ada Potensi Muncul Titik Panas di Awal hingga Pertengahan Dasarian

Memang beberapa layanan publik waktu itu masih berada di zona merah dan kuning dan oleh Bang Midji (saat itu sebagai Walikota Pontianak), kepala dinasnya "diancam" untuk dicopot bilamana segera tidak lakukan perbaikan dan kemudian Bang Midji menantang kembali Ombudsmen untuk menilai kualitas layanan publik itu setelah melakukan perbaikan secara cepat.

Jadi, kerjasama dengan Pemkot Bandung saya rasa tidak diperlukan bilamana komitmen untuk melakukan perbaikan kinerja dan kesejahteraan sudah dikomitmenkan sejak awal.

Tukin merupakan salah satu aspek yang dapat memicu semangat kerja pegawai yang kemudian akan berimbas pada kinerja dan kesejahteraan. Jika sumber dana tersedia, mengapa tidak.

Ujung dari pemberian tukin adalah kesejahteraan pegawai yang dimaknai tidak saja sebagai sikap pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; tetapi juga terciptanya komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji, diantaranya tidak menerima tips, tidak kolusi apalagi korupsi dan juga tidak memberikan layanan berdasar nepotisme (KKN).

Halaman
12
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved