Penyalahgunaan Narkoba di Singkawang Lebih dari 3000 Orang, BNN Nilai Pemkot Kurang Responsif

Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2019 ini, BNN Singkawang telah mendata lebih dari 100 orang melakukan rehabilitasi rawat jalan di Singkawang

Penyalahgunaan Narkoba di Singkawang Lebih dari 3000 Orang, BNN Nilai Pemkot Kurang Responsif
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERRYANTO
Kasi P2M pencegahan dan pemberdayaan, BNN Kota Singkawang Sabar M. Panggabean 

Penyalahgunaan Narkoba di Singkawang Lebih dari 3000 Orang, BNN Nilai Pemkot Singkawang Kurang Responsif

SINGKAWANG - BNN Kota Singkawang menggelar kegiatan pembinaan bagi millenial Singkawang dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat tanpa Narkoba di Hotel Dangau SingkAwang, Rabu (3/7/2019).

Pada pemaparannya, BNN Kota Singkawang melalui Kasi P2M (pencegahan dan pemberdayaan) Sabar M Panggabean mengatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di Singkawang sangat memprihatinkan, yakni mencapai lebih dari 3000 orang.

"3 ribuan orang lebih ini berdasarkan hasil penelitian dari BNN dan Pusat Penelitian, jadi prefalinsi penyalahgunaan pengguna narkoba itu sekitar itu, dan untuk sekalbar itu 69 ribu, lalu itu terbagi atas beberapa kabupaten Kota, yang pertama itu Kota Pontianak dan Singkawang itu sekitar 3 sampai 4 ribu, dan Singkawang ini urutan kedua,"ungkapnya.

Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2019 ini, BNN Singkawang telah mendata lebih dari 100 orang melakukan rehabilitasi rawat jalan di Kota Singkawang.

Baca: BNN Upayakan Aksi Nyata dari Millenial Tekan Peredaran Narkoba

Baca: Sasar Millenial, BNN Kota Singkawang Gelar Pelatihan dan Pembina Masyarakat Anti Narkoba

"Untuk di BNN Singkawang ya, yang rawat jalan ini lebih dari 100 orang,"ujarnya.

Ia mengungkapkan banyaknya pengguna yang menjalani rehabilitasi rawat jalan tak lepas dari sosialisasi yang gencar di lakukan oleh pihaknya, yang mana dalam sosialisasi terkait rehabilitasi dilakukan dengan berbagai bahasa daerah warga kota Singkawang.

Dalam sosialisasi yang dilakukan, pihak BNN juga menekankan bahwa rehabilitasi ini gratis. Tidak dipungut biaya sepeserpun, serta pihaknya menjamin identitas yang menjalani rehabilitasi, selain itu pihaknya pun menjamin bahwa setiap orang yang menjalani rehabilitasi tidak akan dihukum pidana.

"Cara untuk melaksanakan disiminasi atau iklan, kami itu menggunakan, pake bahasa Dayak, pake bahaya melayu, bahasa tionghoa, pake bahasa Madura, dan untuk pelapor aman, tidak dipungut biaya,"jelasnya.

Kendati jumlah pengguna dan orang yang direhabilitasi jumlahnya banyak di Kota Singkawang, Sabar sangat menyayangkan atas sikap pemerintah Kota Singkawang, yang dinilainya masih kurang responsif akan hal ini.

"Saya bicara mewakili atas lembaga BNN, mewakili kepala BNN juga, jadi menurut sudut pandang kami, kurang lah ya, kurang responsif, atas pencegahan penyalahgunaan narkoba, kita bicara ke pemberantasannya ,"tuturnya.

Baca: 323 Kasus Terjaring Operasi Pekat 2019 Polres Ketapang, Judi dan Prostitusi Hingga Narkoba

Baca: Narkoba jadi Atensi Polres Singkawang, Ini Pengakuan Ibu Hamil yang Jadi Pengedar

"Pertama dari regulasi, saya mau ingin melindungi warga saya ada tidak regulasinya, berpijak atas apa, dan itu perlu, dan sampai saat ini belum ada, lalu kemudian masalah keaktifan partisipasi, kami rasakan masih kurang.Dalam Permendagri sudah ada, dan inpres nomor 6 tahun 2018 dikatakan, dikatakan tiap daerah ini wajib melaporkan pelaksanaan pencegahan narkoba di wilayahnya masing - masing pertriwulan,"ungkapnya.

Selanjutnya, iapun menyarankan agar dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Singkawang, agar dapat dibentuk Desa / Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar), yang mana desa / Kelurahan Bersih Narkoba dapat mencegah penyalahgunaan Narkoba hingga masyarakat, dengan menjadikan warga mata dan telinga aparat berwajib.

"Untuk di Kota Singkawang ini bisa di canangkan, dan ini sangat penting sekali, kan kalau ada desa kelurahan bersih narkoba, maka warga bisa menjadi mata telinga dari pihak berwajib dalam hal pencegahan narkoba untuk menjadikan itu perpanjangan tangan mereka, dan kita lihat narkoba itu sudah masuk sampai ke desa terkecil, dan kita sangat perlu ini, nanti disana Kelurahan / desanya ada programnya juga, kalau desa menggunakan dana desa, dan kalau kelurahan ada juga dananya dan ini sudah ada inpres tadi, Lalu kemudian surat edaran gubernur Kalbar di bulan Oktober 2018 tentang pembentukan desa bersinar di seluruh wilayah Kabupaten / Kota di Kalbar, cuman Singkawang belum, padahal kami sudah serahkan bagaimana cara pembentukannya," paparnya.

Penulis: Ferryanto
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved