Gubernur Sutarmidji Minta Pemerintah Pusat Tak Larang Kratom, Alternatif Penghasilan Warga Kalbar

Sutarmidji menjelaskan potensi kratom sangat besar dan bisa menjadi alternatif penghasilan bagi warga Kalbar khususnya masyarakat di daerah

Penulis: Syahroni | Editor: Ishak
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan kata sambutan pada malam ta'aruf Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan A Yani, Pontianak, Jumat (28/6/2019) malam. STQ Nasional XXV ini diikuti 34 Provinsi se Indonesia, dan akan berlangsung sampai 6 Juli 2019. 

Gubernur Sutarmidji Minta Pemerintah Pusat Tak Larang Kratom, Alternatif Penghasilan Warga Kalbar

PONTIANAK - Kalimantan Barat menyimpan beragam kekayaan yang dapat dimanfaatkan dan diekplorasi.

Satu diantara kekayaan yang telah disediakan alam di Kalbar adalah keberadaan tanaman kratom.

Hingga saat ini kratom masih menjadi polemik dan menurut Gubernur Kalbar memang tidak ada status pelarangan kratom hingga saat ini.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menjelaskan potensi kratom sangat besar dan bisa menjadi alternatif penghasilan bagi warga Kalbar khususnya masyarakat yang berada di daerah Kapuas Hulu.

Midji pribadi berhadap kratom tidak dilarang dan dijadikan komoditas tanaman obat-obatan yang mampu meberikan penghasilan pada masyarakat.

Namun tetap sesuao koridor dan ketentuan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintag pusat melalui instansi yang berwenang untuk mengatur dan pembinaan.

Baca: Pemerintah Pusat Masih Kaji Pengendalian dan Pengawasan Kratom, Bisa Jadi Komoditas Daerah

Baca: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Berang Pemerintah Rencanakan Pelarangan Kratom

Lanjut dijelaskannya, masalah kratom seharusnya menjadi pengawaaan yang ada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kalbar, mengingat potensi yang ada.

"Kratom ini seharusnya usaha yang harus berada dibawah KPH, nanti kita berupaya untuk kratom, agar tidak dilarang tapi harus dikendalikan," ucap Midji saat diwawancarai, Semiloka Penguatan Peran KPH Dalam Mendukung Pencapaian Visi Misi Gubernur Kalbar, Hotel Mercure Pontianak, Senin (1/7/2019).

Ia menegaskan sekarang ini, belum ada cerita diputuskan bahwa tamaman keratom itu dilarang.

Baca: Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Rencana Larangan Daun Kratom

Baca: Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia Imbau Masyarakat Tenang

"Jangan simpang siur itu, yang belum tau pasti ceritanya jangan komentar dan kasian petaninya. Kemaren sempat dibahas di komisi IV, tapi tidak masuk pada kesimpulan untuk dilarang. Masih terus dikaji dan harus ada pembinaan," tegas Midji.

Pembinaan itu penting menurutnya, pemerintah pusat seharusnya terus mencari pola pengaturannya, bagaimana model dan kalau ia berpendapat kratom ini jangan dilarang.

Tapi ini jadikan satu jenis tanaman obat dan lakukan kajian terus menerus sehingga ada manfaat yang baik untuj bidang obat-obatan.

"Mungkin memang ada dampak zat adiktifnya tapi kenapa ada negara yang mau menerimanya. Kratom tidak dilarang masuk kenegaranya misalnya Amerika. Maka pemerintah pusat dan kita harus melihat itu untuk mengaturnya. Harusnya fungsi dari duta besar yang ditempatkan diluar negeri itu berkomunikasi bagaimana bisa masuk kratom ini disana," tambahnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved