Gubernur Sutarmidji Minta Pemerintah Pusat Tak Larang Kratom, Alternatif Penghasilan Warga Kalbar

Sutarmidji menjelaskan potensi kratom sangat besar dan bisa menjadi alternatif penghasilan bagi warga Kalbar khususnya masyarakat di daerah

Gubernur Sutarmidji Minta Pemerintah Pusat Tak Larang Kratom, Alternatif Penghasilan Warga Kalbar
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan kata sambutan pada malam ta'aruf Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan A Yani, Pontianak, Jumat (28/6/2019) malam. STQ Nasional XXV ini diikuti 34 Provinsi se Indonesia, dan akan berlangsung sampai 6 Juli 2019. 

Gubernur Sutarmidji Minta Pemerintah Pusat Tak Larang Kratom, Alternatif Penghasilan Warga Kalbar

PONTIANAK - Kalimantan Barat menyimpan beragam kekayaan yang dapat dimanfaatkan dan diekplorasi.

Satu diantara kekayaan yang telah disediakan alam di Kalbar adalah keberadaan tanaman kratom.

Hingga saat ini kratom masih menjadi polemik dan menurut Gubernur Kalbar memang tidak ada status pelarangan kratom hingga saat ini.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menjelaskan potensi kratom sangat besar dan bisa menjadi alternatif penghasilan bagi warga Kalbar khususnya masyarakat yang berada di daerah Kapuas Hulu.

Midji pribadi berhadap kratom tidak dilarang dan dijadikan komoditas tanaman obat-obatan yang mampu meberikan penghasilan pada masyarakat.

Namun tetap sesuao koridor dan ketentuan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintag pusat melalui instansi yang berwenang untuk mengatur dan pembinaan.

Baca: Pemerintah Pusat Masih Kaji Pengendalian dan Pengawasan Kratom, Bisa Jadi Komoditas Daerah

Baca: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Berang Pemerintah Rencanakan Pelarangan Kratom

Lanjut dijelaskannya, masalah kratom seharusnya menjadi pengawaaan yang ada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kalbar, mengingat potensi yang ada.

"Kratom ini seharusnya usaha yang harus berada dibawah KPH, nanti kita berupaya untuk kratom, agar tidak dilarang tapi harus dikendalikan," ucap Midji saat diwawancarai, Semiloka Penguatan Peran KPH Dalam Mendukung Pencapaian Visi Misi Gubernur Kalbar, Hotel Mercure Pontianak, Senin (1/7/2019).

Ia menegaskan sekarang ini, belum ada cerita diputuskan bahwa tamaman keratom itu dilarang.

Baca: Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Rencana Larangan Daun Kratom

Baca: Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia Imbau Masyarakat Tenang

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved