Demokrat Tawarkan 14 Program Prioritas ke Jokowi - Maruf Amin, Pengamat Soroti Konsistensi Demokrat

Koalisi partai politik yang mengusung Prabowo-Sandiaga Uno sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dibubarkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) keluarkan keputusan hasil sidang sengketa Pilpres 2019, Jumat (27/06/2019) lalu.

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur itu beranggotakan lima partai yakni Partai Gerindra, Demokrat, PKS, PAN dan Berkarya.

Isu oposisi atau koalisi pemerintah mencuat pasca pembubaran Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Partai politik seperti PAN dan Demokrat terlihat semakin menunjukkan sikap terbuka menerima tawaran koalisi ke pemerintahan Jokowi-Maruf Amin lima tahun mendatang. 

Paling teranyar, Partai Demokrat menawarkan 14 program prioritas partai untuk diadopsi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin pada periode 2019-2024.

Baca: Koalisi Indonesia Adil Makmur Berakhir, Sekjen Demokrat : Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung

Baca: Sandiaga Uno Sebut Negara Demokrasi Sehat Ibarat Tepukan Tangan, Perlu Dua Tangan! Sinyal Oposisi?

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, diterima atau tidaknya 14 program prioritas itu akan menjadi pertimbangan Partai Demokrat untuk bergabung pada barisan koalisi atau tidak.

"Tentu kalau Pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini membawa program prioritas itu," kata Hinca Panjaitan dikutip dari Kompas.com saat wawancara di Gedung DPR, Jakarta, Senin (01/07/2019).

Hinca mengatakan Demokrat akan tetap menjalankan 14 program prioritas partai itu, baik dengan posisi Demokrat di dalam koalisi maupun luar koalisi.

Baca: Ferdinand Sebut Sandiaga Uno Atur Pertemuan Jokowi dengan Prabowo, Andre: Silaturahmi Turunkan Tensi

Baca: Tak Seperti Demokrat, Politisi Nasdem: Gerindra, PAN dan PKS Tidak Menguntungkan Berada di Kabinet

Sebab, 14 program tersebut sudah diturunkan kepada para calon anggota legislatif terpilih Partai Demokrat serta para kepala daerah yang disokong Demokrat.