Di Kalbar, Belanda Pernah Bermaksud Mendirikan Negara Kalimantan, Namun Rakyat Menentang

Pada bulan Februari 1942, Jepang mendarat di Kalimantan dan langsung mengambil alih kekuasaan Belanda.

Di Kalbar, Belanda Pernah Bermaksud Mendirikan Negara Kalimantan, Namun Rakyat Menentang
TRIBUN/ISTIMEWA
Usai tragedi Mandor. FILE FOTO PEMERHATI SEJARAHWAN KALBAR, SYAFARUDDIN USMAN 

Di Kalbar, Belanda Pernah Bermaksud Mendirikan Negara Kalimantan, Namun Rakyat Menentang

PONTIANAK - Pada bulan Februari 1942, Jepang mendarat di Kalimantan dan langsung mengambil alih kekuasaan Belanda. Jepang kemudian melarang organisasi politik dan melakukan pemaksaan dan penindasan terhadap rakyat.

Berbagai kegiatan rakyat dipusatkan untuk tujuan perang Jepang.

Kungkungan dan kekejaman Jepang berakhir ketika "Sang Saudara Tua" ini kalah dalam perang, menyerah terhadap sekutu.

Berita proklamasi kemerdekaan sampai di Kalimantan Barat tanggal 18 Agustus 1945. setelah berita proklamasi ini menyebar, para pejuang Kalimantan Barat segera membentuk organisasi yang diberi nama Panitia Penyongsong Republik Indonesia (PPRI). Setelah itu, mulailah era usaha mempertahankan kemerdekaan.

Baca: Sejarah Singkat Terbentuknya Kalbar, Pernah Berdiri 13 Kerjaaan

Baca: Jumlah Kabupaten/Kota di Kalbar Beserta Luas Wilayahnya

Baca: VIDEO: Pemotongan Tumpeng Peringatan Harganas Tahun 2019 di BKKBN Provinsi Kalbar

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan Barat mendapat kendala karena Belanda kembali menguasai daerah ini. Perjuangan untuk mengusir Belanda dilakukan dengan jalan militer dan politik.

Di jalan militer, para pejuang melakukan serangan-serangan terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Di bidang politik, perjuangan dilakukan dengan mendirikan berbagai organisasi perjuangan, seperti Gabungan Persatuan Indonesia (Gapi), Persatuan Bangsa Indonesia Sambas (Perbis), Pemuda Indonesia Merdeka (PIM), Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindo), Persatuan Muslim Indonesia (Permi), dan Gerakan Pemuda Indonesia (Gerpindo).

Belanda melakukan berbagai penangkapan terhadap pejuang. Akibatnya banyak pejuang yang terpaksa menyingkir ke daerah pedalaman. Mereka kemudian membentuk satuan-satuan semi militer dengan beranggotakan bekas Heiho dan penduduk.

Perjuangan melawan Belanda semakin sengit ketika Belanda bermaksud mendirikan negara Kalimantan. Lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda menjadikan Kalimantan Barat sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

Namun keberadaan RIS tidak diterima rakyat. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Kalimantan kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Sebagai gubernur Provinsi Kalimantan setelah pembubaran RIS, diangkat Dr. M. Murjani.

Setelah pembentukannya, yaitu, tanggal 1 Januari 1957, Kalimantan Barat mulai menata pemerintahan. Namun karena situasi keamanan baik lokal maupun nasional belum stabil, pemerintahan ketika itu tidak bisa memperbaiki tingkat kehidupan rakyatnya.

Setelah berbagai kekacauan berakhir, yang diakhiri dengan penumpasan terhadap peristiwa G30S/PKI, pemerintah daerah Kalimantan Barat dapat melakukan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved