Sengketa Pilpres Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Internasional, Pengamat Beberkan Hal Ini

belum ada yurisprudensi peradilan internasional seperti International Criminal Court (ICC) menangani sengketa pemilu suatu negara.

Sengketa Pilpres Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Internasional, Pengamat Beberkan Hal Ini
ANTARA FOTO/ HAFIDZ MUBARAK
Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. 

Sengketa Pilpres Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Internasional, Pengamat Beberkan Hal Ini

JAKARTA  Sengketa Pilpres 2019 yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) tak bisa dibawa ke peradilan internasional. Hai ini disampaikan pengamat hukum tata negara Refly Harun menanggapi wacana dari pihak yang tak puas atas putusan MK yang menolak seluruh permohonan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Ya enggak (bisa) lah," ujar Refly saat dihubungi, Jumat (28/6/2019).

Ia mengatakan, perkara yang dibawa ke Peradilan Internasional biasanya terkait kasus pelanggaran HAM dan genosida.

Baca: VIDEO: Erlia Sebut Sistem Zonasi Bisa Direvisi Jika Menyulitkan Masyarakat

Ia mengatakan, belum ada yurisprudensi peradilan internasional seperti International Criminal Court (ICC) menangani sengketa pemilu suatu negara.

Selain itu, Refly menyatakan, ICC hanya memiliki kewenangan menangani perkara pidana di suatu negara bila pengadilan di dalamnya tak berfungsi dengan baik lantaran ditekan oleh penguasa.

Dalam hal ini, Refly tak melihat MK mengalami tekanan saat memutuskan perkara sengketa Pilpres 2019 sehingga tak ada alasan peradilan internasional turut campur.

Baca: VIDEO: Pengusaha Kratom Kapuas Hulu Audensi ke DPRD

Baca: Buser Polres Singkawang Ciduk Pria Paruh Baya Pembakar Tugu Naga

"Saya kira terlalu berlebihan kalau melihat MK lumpuh. Yang terjadi adalah hakim-hakimnya paling tidak, atau masih berpikiran konservatif. Kurang progresif. Itu saja mungkin. Tapi cara pandang hakim tidak boleh kita hakimi," lanjut dia.

Sebelumnya Majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Majelis hakim menjawab satu per satu dalil yang diajukan Prabowo-Sandiaga. Menurut Mahkamah, seluruh permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Sengketa Pilpres Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Internasional"

Editor: Jamadin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved