PPDB SMP Dimulai Pekan Depan, Wali kota Pontianak Minta Disdik Bekerja Maksimal

"Zonasi ini aturan pusat. Kita jalankan dulu, karena jika tak dijalankan bisa disanksi. Salah satunya dana BOS akan dikurangi," ujarnya.

PPDB SMP Dimulai Pekan Depan, Wali kota Pontianak Minta Disdik Bekerja Maksimal
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ WAHIDIN
ILUSTRASI / Panitia/Operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 2 Sintang sedang mengarahkan peserta didik yang mendaftar sebagai peserta didik di SMA Negeri 2 Sintang, Senin (2/6/2018) pagi. 

PPDB SMP Dimulai Pekan Depan, Wali kota Pontianak Minta Disdik Kota Pontianak Bekerja Maksimal 

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak melalui Disdik Kota Pontianak pada Senin (1/7/2019) mendatang secara resmi akan membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kota Pontianak.

Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak dapat bekerja dengan maksimal pada penerimaan peserta didik baru tahun ini yang lebih menitik beratkan pada sistem zonasi.

"Penerimaan peserta didik baru tingkat SD dan SMP Negeri akan dibuka 1 Juli. Untuk SD masih dengan sistem manual dengan datang ke sekolah pilihan. Sedangkan SMP bisa dilakukan dengan sistem on ine,” ujarnya.

Dirinya mengatakan secara teknis para calon siswa SMP dapat memilih tiga sekolah yang diinginkan. Pada tahun mekanise penerimaan siswa baru tahun ini akan lebih banyak quota peneriaanya dengan sistem zonasi yakni sebesar 80 persen, 15 persen untuk siswa prestasi dan 5 persen lagi untuk mutasi.

Baca: Penerapan Sistem Zonasi PPDB SMP di Kota Pontianak Didasari Jarak Tempuh Manual dan Apalikasi

Baca: Kisruh Penerapan Sistem Zonasi PPDB, Sutarmidji Keluarkan Kebijakan Khusus

Tiga pilihan sekolah mestilah dicari dari yang tedekat dari rumah. Sebagai evaluasi hasil penerimaan peserta didik baru tingkat SMA yang baru dilaksanakan menimbulkan banyak polemik. Edi mengaku sangata optimis proses peneriaan untuk SMP di Kota Pontianak berjalan akan berjalan baik.

"Zonasi ini aturan pusat. Kita jalankan dulu, karena jika tak dijalankan bisa disanksi. Salah satunya dana BOS akan dikurangi," ujarnya.

Kendati akan taat terhadap aturan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, Edu juga menyoroti kebijakan dari pemerintah pusat yang dinilainya tidak melihat dan mempertimbangkan kondisi di seluruh daerah di Indonesia. Sebab tidak semua daerah itu siahp menjalankan sisten zonasi

“Memang tujuan Pemerintah melakukan pemerataan pendidikan baik. Namun mesti ada pertimbangan-pertimbangan dengan melihat keadaan tiap sekolah disatu daerah. Di Pontianak sarana pendidikan kan masih terbatas,” ujarnya

“Tapi karena sudah aturan, seminimal mungkin akan kami atasi. Harapan saya anak didik jangan tidak sekolah dan putus sekolah karena sistem zonasi,” ujarnya.

Baca: Bupati Erlina Wacanakan Aturan Sistem Zonasi PPDB Bisa Direvisi Jika Menyulitkan Masyarakat

Baca: Sistem Zonasi Diprotes, Panitia PPDB SMAN 1 Mempawah Hilir Akui Pihaknya Tak Bisa Intervensi Aturan

Ia memberikan ilustrasi soal sistem zonasi yang dinilainya akan memicu polemik. Seperti di daerah Pontianak Tenggara, SMP Negeri hanya ada satu yakni SMPN 8 Pontianak.

Jika penerimaan dilakukan dengan sistem zonasi, dipastikan SMPN 8 Pontianak tak bakal mampu menampung semua pelajar yang tinggal di Pontianak Tenggara, dikarenakan jumlah rombel di sekolah tersebut yang terbatas.

“Solusi lain  bisa dilakukan dengan mencari sekolah swasta yang lokasinya masih berada di wilayah Tenggara,” ujarnya

Ia juga memberikan imbauan kepada para orangtua bahwa sekolah unggulan bukanlah penentu suksesnya pelajar di masa depan. Karena tak sedikit juga, pelajar yang mengenyam pendidikan di swasta setelah lulus sukses.

"Positifnya zona juga ada, yaitu menekan kemacetan dikarenakan para pelajar sekolah di dekat rumah tinggalnya," ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved