PPDB Sistem Zonasi, Bapemperda Pontianak Desak Pemkot Alokasikan Anggaran Tingkatkan Sekolah Swasta

Para orangtua mengejar sekolah negeri karena mengejar biaya pendidikan yang lebih rendah dibandingkan sekolah swasta.

PPDB Sistem Zonasi, Bapemperda Pontianak Desak Pemkot Alokasikan Anggaran Tingkatkan Sekolah Swasta
TRIBUNPONTIANAK/Destriadi Yunas Yumasani
ILUSTRASI / Suasana penerimaan siswa didik baru (PPDB) 2019 melalui sistem zonasi dan jalur prestasi di SMA Negeri 1 Pontianak, Jalan Kalimantan, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (24/6/2019) siang. Calon peserta didik beserta orangtua dibantu operator dari pihak sekolah menggunakan Google Maps dalam mengecek zonasi calon peserta didik. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

Soal Sistem Zonasi PPDB, Bapemperda Pontianak Desak Pemkot Alokasi Anggaran Untuk Peningkatan Sekolah Swasta di Kota Pontianak

PONTIANAK - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Pontianak Mujiono menyebutkan masalah utama mengenai zonasi adalah biaya pendidikan.

Para orangtua mengejar sekolah negeri karena mengejar biaya pendidikan yang lebih rendah dibandingkan sekolah swasta.

Ia mendorong Pemerintah Kota Pontianak juga mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta melalui mekanisme anggaran Bosda sehingga itu bisa menjadi daya ungkit untuk kualitas pendidikan sekolah swasta di Kota Pontianak.

“Kami berharap pemerintah harus memandang pendidikan menjadi permasalahan bersama. Jangan fokus ke sekolah negeri. Untuk Sekolah swasta apa langkahnya,” ujarnya

Ia menilai keberadaan sekolah favorit yang terletak di tengah kota dan umumnya sekolah negeri menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya disana.

Baca: PPDB SMP Dimulai Pekan Depan, Wali kota Pontianak Minta Disdik Bekerja Maksimal

Baca: Penerapan Sistem Zonasi PPDB SMP di Kota Pontianak Didasari Jarak Tempuh Manual dan Apalikasi

Hanya saja dengan penggunaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, masyarakat yang tinggal di pinggiran kota untuk bersekolah di sekolah tersebut akan sirna.

“Sekolah favorit pasti di tengah kota. Mereka yang tinggal di kota pasti memiliki kemampuan ekonomi yang lebih di atas. Jika itu ukurannya berarti yang bisa masuk ke ke sekolah negeri yang berada di pusat kota adalah para orangtua yang punya kemampuan ekonomi tinggi, bagaimana dengan masyarakat dipinggiran kota,” ujarnya.

Langkan selanjutnya menurut Mujiono Pemerintah Kota Pontianak harus melakukan pemetaan jumlah sekolah. Bahkan bisa didorong satu sekolah di setiap kelurahan.

Pemetaan itu juga bisa menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk mengambil kebijakan khusus apabila timbulnya konflik di masyarakat terkait dengan PPDB.

Seperti yang dilakukan Gubernur Kalimantan Barat. Membangun sekolah baru dan menambah rombongan belajar siswa. Dari 36 siswa menjadi 38 siswa dalam satu rombongan belajar. 

Baca: Kisruh Penerapan Sistem Zonasi PPDB, Sutarmidji Keluarkan Kebijakan Khusus

Baca: Bupati Mempawah: Jika Menyulitkan Masyarakat Sistem Zonasi PPDB Bisa Direvisi

“Pontianak Tenggara misalnya. Ada SMP N 8 dan itu satu-satunya. Saya yakin tidak mampu untuk menampung seluruh siswa di sana, sehingga buat kebijakan seperti yang dilakukan gubernur. Bangun sekolah disana sehingga seluruh siswa di Pontianak Tenggara bisa tertampung di SMP,” ujarnya

Selain itu, Pihaknya juga mendorong bertambahnya kuota prestasi dalam PPDB sehingga para siswa terus terpacu semangat belajarnya untuk mendapatkan nilai terbaik dalam Ujian bukan hanya pada sistem zonasi.

“Kalau perlu dikurangi kuota zonasi kemudian ditambahnya dengan kuota untuk masyarakat tidak mampu. Sehingga masyarakat yang tidak mampu juga bisa mendapat kesempatan belajar di sekolah negeri favorit atau negeri di pusat kota,” pungkasnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved