Peringati Hari Berkabung Daerah, Pemkot Gelar Apel Bendera Setengah Tiang

Kekejaman tentara Jepang atas peristiwa pembantaian sekitar 21.037 masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) 75 tahun silam

Peringati Hari Berkabung Daerah, Pemkot Gelar Apel Bendera Setengah Tiang
TRIBUNPONTIANAK/Hamdan
Pemkot Pontianak digelar apel memperingati HBD dengan mengibarkan bendera setengah tiang di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (28/6). 

Peringati Hari Berkabung Daerah, Pemkot Gelar Apel Bendera Setengah Tiang

Citizen Reporter Kasubag Humas Setda Pemkot Pontianak, Jimmy Ibrahim

PONTIANAK - Kekejaman tentara Jepang atas peristiwa pembantaian sekitar 21.037 masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) 75 tahun silam di Mandor menyisakan duka. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Juni 1944 itu diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah (HBD) sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 5 tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor sebagai Hari Berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor sebagai Monumen Daerah Kalbar.

Di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak digelar apel memperingati HBD dengan mengibarkan bendera setengah tiang di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (28/6). Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, perjuangan saat ini jauh berbeda dengan pada masa penjajahan dulu. Bukan lagi perang mempertahankan atau merebut negara, namun sekarang perang ekonomi dan media sosial. "Dahulu bangsa Indonesia berperang melawan penjajah, namun di era milenial sekarang ini yang dilawan adalah berbagai macam hal yang bisa merusak tatanan kehidupan bangsa," katanya.

Baca: TERPOPULER - Ayah Aniaya Anak, Kabar Pelawak Tessy, hingga Song Hye Kyo Digugat Cerai Song Joong Ki

Baca: Kalbar 24 Jam - Mayat Pria Tergantung, Ayah Tega Aniaya Anaknya, hingga Kalbar Bangun Reaktor Nuklir

Baca: Satgas Yonmek 643 dan Warga Gelar Karya Bakti Perbaiki Jalan Rusak

Berbagai hal yang dihadapi masa sekarang ini, diantaranya mulai dari dampak negatif kemajuan teknologi seperti media sosial yang perkembangannya sulit dibendung, masuknya budaya asing, kekerasan seksual, peredaran narkoba, eksploitasi dan lainnya. "Semua itu juga merupakan bentuk penjajahan jaman now. Kita harus mampu menangkalnya dan memproteksi diri kita," ujarnya.

Menurutnya, lebih dari 21 ribu jiwa yang menjadi korban keganasan penjajahan Jepang kala itu, berasal dari berbagai suku, agama dan profesi. Mereka yang menjadi korban itu memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan, seperti cendikiawan, dokter, pemimpin, ulama dan tokoh-tokoh lainnya. "Jangan sampai peristiwa serupa terulang lagi, dimana kita dijajah bangsa lain," pungkasnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved