Upayakan Kalbar Raih WTP, Ini Langkah Sekda Leysandri

BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kalbar tahun 2018

Upayakan Kalbar Raih WTP, Ini Langkah Sekda Leysandri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Sekda Kalbar, AL Leysandri saat beri kata sambutan 

Upayakan Kalbar Raih WTP, Ini Langkah Sekda Leysandri

PONTIANAK - Sekda Kalbar, AL Leysandri mengungkapkan jika dirinya akan berusaha agar Pemprov Kalbar kembali meriah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti yang diketahui, Pemprov Kalbar resmi menerima hasil penilaian dari BPK RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018. Hasilnya Pemprov Kalbar meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Nanti kita coba benahi, sebenarnya kita mungkin dari sisi persepsi yang mungkin belum pas, tapi itu biasalah, tapi sebenarnya bisa atur nanti kedepan perbaikan," katanya, Kamis (27/06/2019) ditemui di Hotel Gajahmada Pontianak.

Baca: Setelah Tiga Hari Pencarian, Tim Gabungan SAR Sintang Temukan Jasad Korban Tenggelam di Sintang

Baca: Diskes Kalbar Lansir Terdapat 200an Jiwa Penyandang Thalasemia di Kalbar

Ia pun mengungkapkan jika akan menjalin komunikasi dengan kepala dinas dan jajaran lainnya agar mengetahui pokok permasalahan yang ada.

"Bisa saja (WTP, red) nantilah, saya belum ketemu dengan para OPD, nanti saya lihat dulu seperti apa, nanti dikomunikasikan dulu," kata AL Leysandri

Diberitakan sebelumnya, Auditor Utama Keuangan Negara I Dr. Heru Kreshna Reza mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, diketahui bahwa pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, anggaran Belanja disajikan sebesar Rp4,69 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,38 triliun, dan anggaran Belanja Transfer disajikan sebesar Rp739,014 miliar dengan realisasi sebesar Rp961,408 miliar.

Dalam pelaksanaannya diketahui terdapat pergeseran yang mengakibatkan realisasi belanja melampaui anggaran belanja yang ditetapkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018.

Realisasi belanja melampaui anggaran tersebut bersifat material dan mempengaruhi penyajian laporan keuangan, yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp296,63 miliar, dan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp262,85 miliar.

Baca: Tim Mabes TNI AL Sosialisasikan Pembinaan Teknis Fungsi Perawatan Personel Lantamal XII Pontianak

Pergeseran anggaran yang tidak ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD TA 2018, dan realisasi belanja yang melampaui anggaran, tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved