Pilpres 2019

Sidang Putusan Sengketa Pilpres: Hakim Sebut Penyelesaian Pelanggaran TSM Bukan Kewenangan MK

Sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/06/2019) bisa disaksikan via Live Streaming berikut ini :

Sidang Putusan Sengketa Pilpres: Hakim Sebut Penyelesaian Pelanggaran TSM Bukan Kewenangan MK
Youtube Kompas TV
Hakim MK, Suhartoyo saat bacakan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi saat sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/06/2019). 

Sidang Putusan Sengketa Pilpres: Hakim Sebut Penyelesaian Pelanggaran TSM Bukan Kewenangan MK

Pilpres 2019 - Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Pemilu terkait dengan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) bukan menjadi kewenangan MK. 

Hal ini disampaikan oleh Hakim MK Manahan Sitompul guna menjawab dalil permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno soal pengaduan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM). 

Sebelumnya, dalam dalil itu, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga juga meminta MK mendiskualifikasi capres dan cawapres sebagaimana dimohonkan pemohon.  

Hakim MK Manahan Sitompul mengatakan kewenangan MK adalah untuk memutus perselisihan suara dalam Pemilu. 

Penegasan kewenangan MK soal dalil TSM sangat penting untuk diketahui. 

"Ini sangat penting. Sengketa pemilu yang berkait dengan TSM proses kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada lembaga lain di luar Mahkamah," ungkap Manahan Sitompul saat pembacaan sidang putusan sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (27/06/2019).

Baca: Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019, MK Tolak Dalil Prabowo - Sandiaga Soal Kecurangan Situng KPU

Baca: Sidang Putusan MK- Hakim MK: Berita Online Tak Bisa Jadi Bukti, Tolak Dalil Keberpihakan Pers ke 01

Manahan Sitompul mengatakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah itu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Kewenangan Bawaslu untuk menangani TSM itu, terang Manahan Sitompul, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Dalam peraturan itu sudah jelas bahwa Bawaslu telah mengatur objek pelanggaran administrasi pemilu bersifat TSM.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved