Rencana Pemerintah Larang Budidaya, Petani Daun Kratom Sedih

Sementara untuk saat ini, daun kratom adalah mata pencaharian masyarakat Kapuas Hulu, setelah harga getah karet jauh dari harapan.

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SAHIRUL HAKIM
Daun Kratom di Kecamatan Putussibau Selatan, para petani mulai sedih adanya rencana pemerintah melarang budi daya. 

Rencana Pemerintah Larang Budidaya, Petani Daun Kratom Sedih 

KAPUAS HULU - Sejumlah petani daun kratom (purie) di Kabupaten Kapuas Hulu merasa resah atas isu kalau daun purik tersebut akan dilarang oleh pemerintah.

Sementara untuk saat ini, daun kratom adalah mata pencaharian masyarakat Kapuas Hulu, setelah harga getah karet jauh dari harapan.

Seorang petani daun kratom asal Kecamatan Bunut Hilir, Syaparudin menyatakan, kalau dirinya sudah mendapatkan informasi kembali terkait isu Pemerintah akan melarang masyarakat untuk membudidayakan daun kratom tersebut.

Baca: Polisi Buru Pelaku Pencurian Vihara di Singkawang

Baca: Prediksi Hasil Sidang Putusan MK, Refly Harun: Bad News untuk Prabowo Tapi Saya Tak Bilang Kalah

"Tentu bagi kami sangat disayangkan sekali. Sebab daun purik adalah matapencaharian setelah getah karet, yang harganya murah. Kalau dibandingkan oleh daun kratom, dimana untuk harga mentah bisa mencapai Rp5 ribu hingga Rp7 ribu perkilogram. Sedangkan sudah remasan capat Rp20 ribu hingga Rp25 ribu perkilogram," ujarnya kepada Tribun, Kamis (27/6/2019).

Maka dari itu kata Syaparudin, diharapkan pemerintah untuk kembali mempertimbangkan supaya ada kebijakan agar tidak melarang bagi masyarakat membudidayakan daun kratom.

"Jujur inilah harapan kami sebagai masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan membiayai anak kami sekolah dan kuliah," ungkapnya.

Petani daun kratom lainnya dari Kecamatan Jongkong, Ahlan sangat merasa sedih rencana Pemerintah akan melarang masyarakat untuk membudidayakan daun kratom tersebut.

"Daun kratom sudah menjadi harapan kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga," ujarnya.

Menurutnya, apabila daun kratom betul-betul dilarang masyarakat petani daun kratom kembali harus menoreh getah karet dengan harga hanya Rp5 ribu perkilogram.

"Penghasilan hanya untuk makan sehari, tidak ada lagi bagi kami bisa menabung dan menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi," ungkapnya.

Baca: Mahfud MD Buka-bukaan Tolak Jadi Tim Hukum Prabowo di MK, Mau Dibayar Berapapun Nggak Mau

Baca: Polres Bengkayang Beri Bantuan Sembako dan Uang Tunai pada Korban Kebakaran

Seorang Pemuda Kapuas Hulu Jalaluddin menyatakan, kalau dirinya sangat menyayangkan sikap Pemerintah yang ingin melarang masyarakat membudidayakan daun kratom.

"Tidak sedikit masyarakat Kapuas Hulu, yang matapencaharian adalah daun kratom," ujarnya kepada Tribun.

Jalaluddin menuturkan, kalau memang daun kratom mengandung zat berjenis Narkoba mengapa tidak dari dulu di keluarkan RUU.

"Saya kuatir kalau ini sengaja ditutup oleh mereka, hingga tidak sedikit masyarakat hilang matapencaharian. Ditambah matapencaharian masih sulit," ucapnya.

Menurutnya, apabila pemerintah betul-betul menghentikan masyarakat membudidayakan daun kratom, sama aja membunuh masyarakat itu sendiri dengan cara tidak langsung.

"Saya sangat berharap Pemerintah daerah mendukung untuk melegalkan daun  kratom," ungkapnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved