PPDB Bersistem Zonasi, Dikbud Sanggau Banyak Dapat Keluhan

Kepala Dinas Pendidikan dan KSudarsono menyampaikan, Terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB Bersistem Zonasi, Dikbud Sanggau Banyak Dapat Keluhan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HENDRI CHORNELIUS
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sanggau Sudarsono bersama Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Sanggau, Poheng Gew saat diwawancara awak media di depan Kantor Bupati Sanggau, Rabu (26/6/2019). 

PPDB Bersistem Zonasi, Dikbud Sanggau Banyak Dapat Keluhan

SANGGAU - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sanggau Sudarsono menyampaikan, Terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi, Pemkab Sanggau khususnya mengatur hanya untuk zonasi SD dan SMP, semenatara untuk SMA/SMA diatur oleh Provinsi melalui peraturan Gubernur.

"Untuk yang SMP kami sudah melakukan persiapan melalui rapat-rapat, melalui sosialisasi dan sudah kami tindaklanjuti dengan peraturan Bupati dan petunjuk tekhnis yang dikeluarkan Dinas. Dan sekarang PPDB sedang berjalan mulai tanggal 24-28 Juni 2019,"katanya, Rabu (26/6/2019).

Dikatakannya, Terkait PPDB ini, pihaknya, mendapat banyak keluhan dari berbagai kalangan, terutama ditingkat satuan SMA dan SMK.

"Karena aturan zonasi ini sudah diberlakukan. Keluhan-keluhan ini sudah beberapa yang masuk ke kami, karena ada siswa yang tidak bisa tertampung ke sekolah yang diinginkan oleh peserta didik. Sehingga mereka sedikit kecewa lah, "tegasnya.

Baca: Hasil Mitra Kukar Vs PSIM Yogyakarta di Liga 2 2019, Gol Rishadi Fauzi Selamatkan Naga Mekes

Baca: Kompol Amri Yudhy: Animo Masyarakat Sintang Sampaikan Laporan ke Saber Pungli Masih Kurang

Baca: Belakangan Ini Hubungan Memburuk, Ussy Sulistiawaty & Andhika Pratama Cek Cok di Atas Ranjang

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Sanggau, Poheng GEW menjelaskan, terkait sistem zonasi pada jenjang pendidikan dasar (SD/SMP) memiliki dasar hukum yakni Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Dari Permen itu diturunkan melalui peraturan yang lebih rendah dengan SK Bupati.

"Kita tidak sempat bikin Perbup, karena masih prosesnya agak panjang, maka dibuat lah SK yang mengatur zonasi. Dari SK Bupati tersebut diturunkan lagi melalui SK Kepala Dikbud tentang juknis PPDB. Dari SK itu kita buat surat edaran juga. Ada edaran Kepala Dinas yang menyangkut zonasi dan semua itu sudah kami sosialisasikan SMP melalui MKKS dan SD melalui beberapa Kecamatan dan WA group sehingga kalau dari segi persiapan kami sudah cukup," ujarnya.

Terkait masih adanya komplain atas pemberlakukan PPDB berdasarkan sistem zonasi ini, diakuinya sangat wajar. Karena baru tahun pertama ini PPDB diterapkan.

"Semestinya PPDB itu dimulai tahun 2016. Tapi kita ini baru tahun pertana, kenapa kita baru tahun ini, karena kesiapan itukan. Yang kita kekhawatiran yang seperti ini, "ujarnya.

Yang perlau dijelaskan bahwa untuk jalur zonasi itu mimimal 80 persen, jalur prestasi maksimal 15 persen dan perpindahan orang tua itu 5 persen dari daya tampung.

Sistem zonasi inipun, lanjut Poheng hanya diberlakukan untuk sekolah berstatus negeri, sementara untuk swasta tidak. "Swasta itu boleh menerima murid yang berasal dari manapun, hanya negeri saja yang diatur,"pungkasnya.

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved