Kisruh Penerapan Sistem Zonasi PPDB, Sutarmidji Keluarkan Kebijakan Khusus

Penerimaan peserta didik baru di Kalbar khususnya di Pontianak mengalami kekisruhan, pasalnya banyak calon murid tidak bisa masuk

Kisruh Penerapan Sistem Zonasi PPDB, Sutarmidji Keluarkan Kebijakan Khusus
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan kata sambutan dalam acara Pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat, di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (25/6/2019).Sutarmidji melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemprov Kalbar, 8 pejabat dari open bidding dan 7 pejabat dari rotasi jabatan yang ada. 

Kisruh Penerapan Sistem Zonasi PPDB, Sutarmidji Keluarkan Kebijakan Khusus

PONTIANAK - Penerimaan peserta didik baru di Kalbar khususnya di Pontianak mengalami kekisruhan, pasalnya banyak calon murid tidak bisa masuk SMA negeri lantaran letak rumah dan sekolah yang jauh.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji langsung merespon terkait kekisruhan yang terjadi.

Padahal pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Midji-Norsan telah menggratiskan SMA negeri guna meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Menurut Midji, penerapan sistem zonasi tetap akan diterapkan karena aturan dari kementerian sudah berjalan.

Penerimaan murid baru dengan  sistem zonasi disampaikannya  ada sisi positif dan negatif.

Positifnya karena  anak di lingkungan sekolah bisa masuk dengan mudah. 

Baca: Pemkab Sekadau Gelar Sosialisasi Pengelolaan Program JKK–JKM

Baca: Bupati Erlina Wacanakan Aturan Sistem Zonasi PPDB Bisa Direvisi Jika Menyulitkan Masyarakat

Baca: Bupati Mempawah: Jika Menyulitkan Masyarakat Sistem Zonasi PPDB Bisa Direvisi

Tapi bagi anak berprestasi ingin sekolah di sekolah yang dianggap mampu memberikan kecerdasan pada anak hanya diberi kuota 15 persen.

"Kita tetap ikuti aturan karena  sudah berjalan, solusinya saya menambah daya tampung dari 36 siswa per kelas menjadi 38 per kelas untuk kuota murid berprestasi," kata Midji, Rabu (26/6/2019).

Menurutnya, zonasi ada sisi positifnya kalau sekolah sudah merata letaknya.

Kalau tidak maka mereka yang berada di wilayah yang tak ada sekolah atau yang jauh akan sulit masuk di SMA negeri.

"Contoh di Pontianak, misalnya di Pontianak Barat cuma ada 1 SMA negeri, penduduknya 100 ribuan,  begitu juga di Tenggara dan Utara," ucapnya.

Untuk mengatasi masalah ini satu-satunya solusi adalah membuat sekolah baru sehingga mampu menampung mereka yang ingin masuk SMA negeri.

"Waktu wali kota, saya mau bangun sekolah di Kelurahan Sungai Beliung, tetapi SMA diserahkan ke provinsi, sehingga waktu itu tidak jadi.  Tapi tahun depan akan saya bangun SMA di Jalan Karet Dalam," ceritanya.

Selain itu, Midji menegaksn akan mengusulkan tahun depan penerimaan untuk kuota yang berprestasi menjadi 50 persen. (*)

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved