Bupati Erlina Wacanakan Aturan Sistem Zonasi PPDB Bisa Direvisi Jika Menyulitkan Masyarakat

Menurut dia adalah suatu hal yang wajar bagi program yang baru berjalan menemui kendala, kekurangan dan harus di koreksi.

Bupati Erlina Wacanakan Aturan Sistem Zonasi PPDB Bisa Direvisi Jika Menyulitkan Masyarakat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/YA' M NURUL ASHORY
Bupati Mempawah, Hj Erlina saat diwawancara awak media, Rabu (26/6/2019) pagi. 

Bupati Erlina Wacanakan Aturan Sistem Zonasi PPDB Bisa Direvisi Jika Menyulitkan Masyarakat 

MEMPAWAH - Banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem zonasi pada PPDB Bupati Mempawah, Hj Erlina akan melihat dulu kedepan apakah sistem tersebut dinilai menyulitkan masyarakat atau tidak.

"Sistem zonasi inikan baru pertamakali, insyaallah kita akan lihat dulu bagaimana hasilnya ke depan," ujarnya, kepada awak media, Rabu (26/6/2019) pagi.

Erlina mengatakan, aturan tentang zonasi bisa saja direvisi atau dirubah jika menyulitkan masyarakat.

"Kalau memang itu menyulitkan masyarakat ada kemungkinan sistem zonasi akan berubah, karena program ini baru berjalan," ujarnya.

Menurut dia adalah suatu hal yang wajar bagi program yang baru berjalan menemui kendala, kekurangan dan harus di koreksi.

Baca: DPRD Minta Pemerintah Berikan Solusi Anak Yang Tak Tertampung Pada Sistem Zonasi

Baca: Sistem Zonasi Diprotes, Panitia PPDB SMAN 1 Mempawah Hilir Akui Pihaknya Tak Bisa Intervensi Aturan

"Apapun bentuk programnya kalau dia masih baru pasti ada saja kendala, kekurangan yang perlu ditambah atau direvisi ulang, kita lihat nanti kedepannya," ujarnya.

Erlina menegaskan, sudah seharusnya masyarakat dari Kecamatan Mempawah Timur mendaftar sekolah di SMA yang ada di Mempawah Hilir karena di Mempawah Timur belum ada SMA Negeri.

"Saya rasa kalau Mempawah Timur tidak ada sekolah Negeri tingkat SMA memang harus larinya ke sekolah yang ada di Mempawah Hilir, itu seharusnya," ujarnya.

Baca: Warga Mempawah Timur Lakukan Protes, Merasa Didiskriminasi dengan Sistem Zonasi Dalam PPDB

Baca: BREAKING NEWS - Gagal Masuk SMA Negeri Karena Sistem Zonasi, Pelajar di Pontianak Berniat Bunuh Diri

"Kalau sistem zonasi seperti saat ini tetap berjalan dan diterapkan secara permanen tanpa perbuahan, pemerintah harus mendirikan sekolah di setiap zona," tambahnya.

Sebagai Bupati, Erlina mengatakan dirinya tentu akan mendukung program-program pemerintah pusat, maupun Provinsi.

"Apapun bentuk kebijakan dari pemerintah pusat yang sudah ditentukan, kita di tingkat pemerintahan daerah harus mengikuti, apa yang diarahkan pusat, intinya kita siap mendukung," pungkasnya.

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved