Ombudsman Minta Orang Tua Yang Menemukan Kejanggalan Zonasi Datang Ke Kantor Dinas Pendidikan

Pihak Ombudsman selaku instansi pengawas pelayanan publik, meminta masyarakat yang mendapatkan kejanggalan terhadap zonasi

Ombudsman Minta Orang Tua Yang Menemukan Kejanggalan Zonasi Datang Ke Kantor Dinas Pendidikan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Barat, Agus Priyadi. 

Ombudsman Minta Orang Tua Yang Menemukan Kejanggalan Zonasi Datang Ke Kantor Dinas Pendidikan

PONTIANAK - Pihak Ombudsman selaku instansi pengawas pelayanan publik, meminta masyarakat yang mendapatkan kejanggalan terhadap zonasi yang ada dalam penerimaan peserta didik baru untuk mendatangi Dinas  Pendidikan Provinsi Kalbar guna  melaporkan.

Sistem zonasi ditambahkannya  sudah ada dalam aplikasi yang dibuat. Kemudian apabila terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian maka  pihak orangtua dipersilakan  melakukan pengaduan.

"Ada sistem koreksi ditingkar Dinas Pendidikan Provinsi, kalau tidak sesuai maka dapat dilaporkan," ucap Kepala Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi, Selasa (25/6/2019).

Baca: Dissos Pontianak Berikan Bantuan Stimulan 90 Keluarga Miskin di Kota Pontianak

Baca: Ketua PHRI Kalbar Berharap, PCPI Dapat Selalu Melakukan Inovasi Baru

Baca: PCPI Gelar Monthly Gathering dan Halal Bihalal

Pihak ombudsman ditegaskannya mendapatkan aduan dari masyarakat, memang terkait ketidaksesuaian antara zonasi yang ada.

Kemudian aduan masyarakat mengenai kartu keluarga, KK mereka baru dibuat sehingga tidak  bisa masuk zonasi. Adanya penerapan sistem zonasi ini terjadi kepanikan pada masyarakat.

Ini seharusnya jangan sampai terjadi, karena orangtua mau memasukan anak sekolah saja repotnya luar biasa.

"Tapi itulah sistem telah dibuat dan dilakukan dengan kerepotannya yang ada. Kami hanya melihat aturan ini harus ditegakan sedangkan kebijakan nomor dua," tambahnya.

Ia menegaskan bisa saja kebijakan akan diambil oleh pihak kepala sekolah ataupun kepala daerah.

"Sedih memang mendengar orangtua yang kesusahan memasukan anak sekolah, tapi kami mengawasi ini sesuai ketentuan,"ujarnya.

Sementara untuk penyimpangan, misalnya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memasukan murid titipan, Agus Priyadi menambahkan akan dapat dilakukan setelah  proses penerimaan ini.

"Kalau seperti saat ini belum, nanti setelah  evaluasi baru kita meliht apakah ada penyimpangan terhadap penerimaan ini,"

Kekacauan dalam PPDB sistem  zonasi ini pertama terjadi di Jawa Timur dan meluas kedaerah lainnya termasuk di Kalbar.

Penulis: Syahroni
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved