Fakta TVOne

Mahfud MD Anggap Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Tak Bisa Buktikan Kecurangan TSM di Sidang MK

Mahfud MD menilai poin kecurangan Pilpres Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang termuat dalam petitum belum bisa dibuktikan

Mahfud MD Anggap Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Tak Bisa Buktikan Kecurangan TSM di Sidang MK
Youtube Talkshow TVOne
Mahfud MD saat wawancara eksklusif program Fakta TVOne bertema Menanti Putusan Mahkamah Konstitusi, Senin (24/06/2019) malam WIB. 

Mahfud MD Anggap Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Tak Bisa Buktikan Kecurangan TSM di Sidang MK

PILPRES 2019 - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2008-2013, Mahfud MD menilai poin kecurangan Pilpres Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang termuat dalam petitum belum bisa dibuktikan oleh Tim Hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno.

Hal ini merujuk dari penyelenggaraan lima kali sidang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada sebelumnya.

Lima agenda sidang itu diantaranya sidang pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

"Baik TSM maupun angka. Itu kan tidak dibuktikan sama sekali, ndak ada," ungkap Mahfud MD saat wawancara eksklusif program Fakta TVOne bertema Menanti Putusan Mahkamah Konstitusi, Senin (24/06/2019) malam WIB.

Bahkan, Mahfud MD mempertanyakan soal bukti-bukti yang dihadirkan untuk mendukung dalil pemohon. 

"Buktinya apa? Kuantitatif itu selesai, tidak bisa diputuskan bahwa ada kesalahan angka. Sekarang kualitatif juga gak ada yang membuktikan kecurangan," jelasnya. 

Baca: Fakta TVOne: Jelang Putusan Sidang Sengketa Pilpres, Mahfud MD: Status Maruf Amin Harus Clear

Baca: Mahfud MD Ungkap Tekad Hakim MK Laksanakan Firman Ilahi saat Putus Sidang Sengketa Pilpres 2019

Mahfud MD menimpali antara jujur dan adil itu terlalu abstrak. Soal teknis misalnya kecurangan, Mahfud MD menegaskan jika di dalam hukum Pemilu, kecurangan itu harus dilakukan oleh aparat terkait dengan Pemilu.

"Misalnya Menteri BUMN kalau itu benar, atau polisi kalau itu benar, atau ASN kalau itu benar," terang Mahfud MD

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) itu menimpali jika berkampanye agar orang memilih Joko Widodo, namun tidak melakukan langkah-langkah konkret sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menentukan orang pilih A atau B, maka itu bukan kecurangan Pemilu.

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved