Fakta TVOne

Fakta TVOne: Jelang Putusan Sidang Sengketa Pilpres, Mahfud MD: Status Maruf Amin Harus Clear

Mahfud MD menimpali jika berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), pertimbangan hukumnya bukan di petitumnya dan bukan amar putusan.

Fakta TVOne: Jelang Putusan Sidang Sengketa Pilpres, Mahfud MD: Status Maruf Amin Harus Clear
Youtube Talkshow TVOne
Mahfud MD saat wawancara eksklusif program Fakta TVOne bertema Menanti Putusan Mahkamah Konstitusi, Senin (24/06/2019) malam WIB. 

Fakta TVOne: Jelang Putusan Sidang Sengketa Pilpres, Mahfud MD: Status Maruf Amin Harus Clear

PILPRES 2019 - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2008-2013, Mahfud MD menegaskan jelang sidang pleno putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 masih ada satu hal kecil yang harus dibereskan oleh para hakim MK. 

Satu hal itu adalah soal status KH Maruf Amin yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM). 

"Tinggal satu hal kecil saja yang harus diclearkan untuk sampai pada hutang yaitu soal status KH Maruf Amin sebagai Ketua DPS. Apakah itu pejabat BUMN (Badan Usaha Milik Negara_red) atau bukan. Karena itu acuan hukumnya beda-beda," ungkap Mahfud MD saat wawancara eksklusif program Fakta TVOne bertema Menanti Putusan Mahkamah Konstitusi, Senin (24/06/2019) malam WIB.

Mahfud MD menimpali jika berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), pertimbangan hukumnya bukan di petitumnya dan bukan amar putusan. 

"Tapi dipertimbangan hukum disebut. Anak perusahaan itu disebut anak bagian dari BUMN. Tapi di Undang-Undang tidak bilang begitu," terangnya. 

Baca: Mahfud MD Ungkap Tekad Hakim MK Laksanakan Firman Ilahi saat Putus Sidang Sengketa Pilpres 2019

Baca: Mahfud MD Tegaskan Semua Kecurangan yang Terbukti di MK Akan Berpengaruh, Tak Hanya soal TSM

Terkait hal ini, Mahfud MD mengaku pernah menguji ke MA. MA kemudian menolak, tetapi itu merupakan pengujian Peraturan Pemerintah. 

"Ini kan soal UU, kalau MK," timpal Mahfud MD

Disinggung soal tudingan kecurangan Pilpres 2019 bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang termuat dalam petitum Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Mahfud MD menilai hal itu tidak ada yang bisa dibuktikan. 

"Baik TSM maupun angka. Kan gugatannya dua. Satu, menyatakan bahwa paslon nomor urut 02 memperoleh suara 52 persen, sementara Jokowi-Maruf Amin 48 persen," jelasnya. 

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved