Sutarmidji Lawan Kebijakan Mendikbud Masalah Penerimaan Murid dan Sekolah Unggulan

Proses penerimaan peserta didik baru selain tingkat Madrasah Ibtidaiyah yang berada dibawah kementerian agama, tingkat SMA

Sutarmidji Lawan Kebijakan Mendikbud Masalah Penerimaan Murid dan Sekolah Unggulan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ HAMDAN
Gubernur Sutarmidji 

Sutarmidji Lawan Kebijakan Mendikbud Masalah Penerimaan Murid dan Sekolah Unggulan

PONTIANAK - Proses penerimaan peserta didik baru selain tingkat Madrasah Ibtidaiyah yang berada dibawah kementerian agama, tingkat SMA juga sedang berlangsung pada hari yang sama di Kota Pontianak.

Sementara kewenangan tingkat SMA sederajat saat ini berada ditangan pemerintah provinsi. Adanya penerimaan peserta didik ini, Gubernut Kalbar meminta pada Ombudsman selaku instansi yang mengawasi pelayanan publik untuk mengawasi dengan ketat setiap sekolah yang ada guna memastikan penerimaan berjalan dengan baik tanpa adanya penyimpangan.

"Saya sudah minta Ombudsman melakukan pengawasan ketat, jangan ada pelanggaran-pelanggaran lagi dan saya juga berharap ke depan pak menteri tak perlu yang mengatur seperti ini. biarkan daerah, daerah lebih pandai mengaturnya dalam penerimaan murid," ucap Sutarmidji saat diwawancarai, Senin (24/6/2019).

Baca: Jadwal Liga 1 2019 Pekan ke-6 - Big Match Persija Vs PSS Sleman & Madura United Vs PSM Makassar

Baca: Kalbar 24 Jam - Aksi Driver Ojol Ringkus Jambret, Perahu Tenggelam Sungai Landak, hingga Vandalisme

Baca: Formulir PPDB Online Sistem Zonasi di SMPN 2 Sintang Mulai Dibagikan

Bahkan menurutnya level menteri tak perlu untuk mengurus penerimaan murid baru, cakup membuat kebijakan yang membuat pendidikan ini lebih maju kedepannya.

"Kalau menteri masih gak ngurus yang kayak gini, aduh ape ceritanye. Seharisnya cukup die buat regulasi yang lain," tegas Midji menanggapi masalah aturan zonasi yang dilakukan oleh pihak kementerian.

Lanjut ia menegaskan, belum kelar masalah zonasi penerimaan murid. Saat ini sudah mau dibuat lagi aturan tentang zonasi penempatan guru.

"Die kire nyaman mindahan guru sana sini, kalau di daerah jawa mungkin enak, satu hari satu kabupaten bisa tawaf tujuh kali. Nah kalau di sini bagaimane? Itu semue merampot-merampot jak ye," tegasnya.

Memang untuk didaerah kota seperti Kota Pontianak, Midji menjelaskan sistem zonasi guru Pontianak sudah dilakukan selama ini dan tidak ada masalah.

"Kalau di Pontianak tidak ade masalah, mau pindahkan kemane ja bise, misalnya orang yang tinggal di Kota Baru ngajar di Batulayang tak masalah. Nah bayangkan kalau di Kapuas Hulu, Sanggau, Kubu Raya. Die tinggal Rasau suruh ngajar Pasang Tikar, mau jadi ape,"jelasnya.

Ia meminta kedepan pokoknya masalah seperti itu, penerimaan murid dan penempatan guru harusnya diserahkan pada daerah.

Ia mencontohkan dulu Proses Penerimaan Peserta Didik tidak ada masalah dan tidak membuat pihak sekolah rumit.

"Katenye mau menghilangkan, sekolah favorit, itu bisa dilakukan asal semue dilengkapi dengan fasilitas. Gedung sama, fasilitas sama kualitas guru sama, nah hilang lah sekolah favorit. Nah kalau anak-anak cerdas dan pintar dia perlu penanganan khusus, perlu ada unggulan itu,"tegas Midji memprotes kebijakan menteri yang ingin menghilangkan sekolah favorit.

Ia pribadi akan tetap membuat sekolah favorit, makanya ia membangun SMK dan SMA unggulan disetiap kabupaten-kota.

"Terserah Pak Menteri mau atur ape, pokoknye kitr atur daerah ini. kalau saya tidak setuju diatur-atur itu, kita daerah mampu mengatur. masak ngatur penerimaan murid saja ribut sedunia begitu," ucapnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved