Kuasa Hukum PPK di Landak Ajak Hormati Putusan Bawaslu RI

Namun, lanjut Lipi, pihaknya akan mempelajari secara khusus beberapa data yang digunakan oleh pelapor.

Kuasa Hukum PPK di Landak Ajak Hormati Putusan Bawaslu RI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Lipi SH 

Kuasa Hukum PPK di Landak Ajak Hormati Putusan Bawaslu RI

PONTIANAK - Kuasa hukum terlapor atau PPK di Landak, Lipi SH memastikan jika pihaknya menerima putusan Bawaslu RI yanh bernomor 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.

"Setiap pihak harus menghormati dan mematuhi 3 Putusan di semua jenjang. Putusan Bawaslu sudah objektif dan imparsial bagi para pihak yang mencoba menemukan kebenaran materii," katanya secara tertulis, Senin (24/06/2019).

Namun, lanjut Lipi, pihaknya akan mempelajari secara khusus beberapa data yang digunakan oleh pelapor.

Hal ini, kata dia, agar mengetahui apakah memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian mengingat ada beberapa alat bukti pelapor hanya foto biasa lalu di print dan diajukan sebagai alat bukti, alat bukti di atur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f). Perbawaslu No 8 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umun.

Baca: VIDEO: Ramai, Inilah Antrean PPDB 2019 di SMAN 2 Pontianak

Baca: Cornelis Sebut Sanksi Kader Yang Buat Gaduh

"Terkait beberapa data yang digunakan oleh pelapor kami akan memperlajarinya secara khusus apakah data data tersebut memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian mengingat ada beberapa alat bukti pelapor hanya foto biasa lalu di print dan diajukan sebagai alat bukti, alat bukti di atur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f). Perbawaslu No 8 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum," terangnya.

Ia berharap masyarkat juga tidak boleh bergeser dukungannya kepada KPU dan Bawaslu di semua tingkatan, termasuk semua tahapan yang di lakukan oleh penyelenggara sudah sesuai dengan tata cara, prosedur serta mekanisme sebagaimana di atur dalam Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan yuridis untuk dapat menghukum para terlapor dengan tindak pidana pemilu sehingga beberapa informasi yang tersebar di masyarakat harus di luruskan.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved