Bupati Martin Rantan Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2018

Selanjutnya APBD Kabupaten Ketapang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan

Bupati Martin Rantan Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2018
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/NUR IMAM SATRIA
Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2018, Senin (24/06/2019) 

Bupati Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2018

KETAPANG - Bupati Ketapang, Martin Rantan SH M.Sos, menyampaikan pidato pengantar nota pengantar dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Kabupaten Ketapang tahun 2018.

Penyampaian rancangan perda tentang APBD tahun 2018 tersebut disampaikan Bupati melalui Sekda Ketapang, Farhan SE.M.Si, dalam Sidang Paripurna DPRD Ketapang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Junaidi Sp, yang dihadiri oleh Forkopimda, Kepala Dinas dan Kepala Badan di Ketapang berlangsung digedung DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (24/06/2019).

Farhan yang membacakan laporan tertulis Bupati Martin Rantan mengatakan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten tahun 2018 merupakan satu diantara kewajiban konstitusional.

Baca: Peringati HUT Bhayangkara Ke-73, Polres Ketapang Gelar Khitanan Massal Gratis

Baca: Operasi Pekat Polres Ketapang Amankan 11 Pasangan Tak Resmi

Sekda memaparkan Raperda tentang APBD setiap tahunnya harus dipenuhi oleh pihak eksekutif untuk disampaikan kepada DPRD tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ketapang tahun anggaran 2018

Selanjutnya APBD Kabupaten Ketapang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir

“Laporan keuangan pemkab Ketapang tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan provinsi Kalbar dan hasilnya telah disampaikan pada tanggal 28 Mei 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Sekda Farhan.

Baca: Penjual Togel 55 Tahun Diamankan Satreskrim Polres Ketapang

Baca: RS Fatima Ketapang Raih Akreditasi Bintang Lima Paripurna dari KARS

Dengan demikian dijelaskan oleh Farhan, Kabupaten Ketapang telah meraih opini tertinggi WTP lima kali berturut-turut mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Menyadari bahwa Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 merupakan penjelasan atas semua kegiatan pelayanan Pemerintahan di daerah ini, maka diungkapan Farhan bahwa RAPBD tahun 2018 merupakan gambaran hasil maksimal kegiatan pemerintah serta jangkauan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama tahun 2018.

“Ini berarti pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus merupakan tahap evaluasi akhir secara tuntas atas pelaksaan APBD Kabupaten Ketapang tahun 2018," terang Sekda

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved